BADUNG, OborDewata.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Bappeda Provinsi Bali memfasilitasi Rapat Evaluasi Program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) Tahun 2021 di Provinsi Bali yang dilaksanakan di Nusa Dua, Badung, Rabu (13/4). Rapat melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, instansi vertikal, Perangkat Daerah terkait dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali.`
Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengapresiasi berbagai kegiatan dalam kerangka Program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) yang telah terlaksana di Bali selama tahun 2021. Menurutnya selama ini sebagian besar wisatawan yang datang ke Bali berasal dari Australia. Oleh karena itu cukup wajar jika Pemerintah Australia memberikan perhatian serius terhadap kesehatan manusia, hewan dan alam di Bali.
“Kami dari pemerintah daerah menyambut baik kerjasama ini. Program-program yang berjalan sangat baik kami memberikan apresiasi dan pastinya itu mendorong pencapaian kinerja beberapa kegiatan kita di sektor kesehatan dalam arti luas untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum,” kata Ika Putra.
Birokrat asal Desa Sading, Mengwi, Badung ini berharap melalui evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan jadi tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan program ke depan dapat berjalan dengan efektif. Ia menambahkan, semua masukan yang muncul dari pemangku kepentingan dapat menjadi bahan pelaksanaan evaluasi program ke depan dan menjadi masukan perencanaan program yang belum berjalan di sisa waktu kerja sama.
Team Leader Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) John Leigh mengatakan program AIHSP direncanakan berlangsung selama lima tahun, yakni tahun 2020 sampai tahun 2025 dengan opsi perpanjangan sampai tahun 2027. Di tengah munculnya pandemi Covid-19, tahun 2021 AIHSP bersama dengan instansi terkait telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target meningkatkan kesehatan manusia dan hewan di Bali. Diantaranya dengan meningkatkan sistem surveilans, meningkatkan sistem surveilans, manajemen informasi, kapasitas laboratorium, peningkatan SDM hingga komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat.
Secara riil beberapa hal yang sudah diwujudkan adalah membantu penanganan Covid-19 dan penanggulangan rabies serta membentuk forum komunikasi risiko di Bali.
Rapat juga dihadiri secara daring dengan narasumber Koordinator Substansi TBC, Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan dr. Tiffany Tiara Pakasi dan perwakilan instansi/lembaga pusat lainnya.(DT).
