DENPASAR, OborDewata.com – Dalam mewujudkan pariwisata hijau Bali melalui Aplikasi Tri Hita Trans berbasis Desa Adat terus menuai dukungan, Hal tersebut dibuktikan dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Bali yang di Ketuai oleh Drs. I Gusti Ketut Sukarba, S.T., M.M., menjalin komunikasi dengan Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., di Main Dealer VinFast, Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, pada Jumat (12/2/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi industri. Ia menjadi ruang pertukaran gagasan strategis tentang bagaimana Bali dapat melompat ke era kendaraan listrik tanpa tercerabut dari akar sosial dan ekonominya. Di sinilah Tri Hita Trans berbasis desa adat diposisikan sebagai jalan tengah antara modernitas teknologi dan kekuatan ekonomi komunal.
Sukarba secara tegas menyampaikan dukungannya terhadap pelibatan Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dalam ekosistem digital yang terintegrasi melalui aplikasi Tri Hita Trans. Baginya, transformasi ekonomi dan transportasi hijau harus memberi ruang utama kepada desa adat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan.
“Apa yang telah saya baca dan saya dengar terkait mengikutsertakan BUPDA dalam membentuk ruangnya di BUMDA melalui aplikasi, saya sangat mendukung. Ini ide kreatif dan membangun ekonomi rakyat. UMKM kita akan meningkat dan kita tidak sepenuhnya terseret arus kapitalisme besar,” tegas Sukarba.
Menurutnya, Bali memiliki kekhasan struktur sosial yang tidak dimiliki daerah lain. Desa adat dengan BUPDA-nya bukan hanya institusi administratif, melainkan simpul ekonomi, sosial, dan budaya yang hidup. Karena itu, ketika berbicara tentang digitalisasi dan elektrifikasi, desa adat harus ditempatkan di jantung kebijakan.
Ia mengingatkan bahwa konsep sebesar Tri Hita Trans tidak boleh berhenti sebagai narasi media atau slogan program. Implementasi nyata menjadi ujian sesungguhnya. “Harapan saya, jangan hanya berbicara di media. Ini harus diwujudkan nyata. BUPDA ataupun koperasi di desa adat adalah penggerak ekonomi tingkat bawah. Kalau tidak dilibatkan, ekonomi kita bisa merosot. Justru desa adat harus menjadi fondasi,” ujarnya.
Tri Hita Trans, sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan tersebut, merupakan model transformasi transportasi berbasis nilai Tri Hita Karana, yakni harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Dalam konteks kendaraan listrik, harmoni dengan lingkungan diterjemahkan dalam pengurangan emisi dan transisi energi bersih. Harmoni dengan sesama diwujudkan dalam pelibatan desa adat dan BUPDA sebagai pelaku utama. Sementara harmoni spiritual menjadi fondasi etika pembangunan.
Sukarba menilai, arah kebijakan pariwisata Bali yang menekankan green tourism selaras dengan semangat Tri Hita Trans. Pariwisata hijau bukan hanya soal citra internasional, tetapi tentang keberlanjutan jangka panjang. “Bali diarahkan menjadi pariwisata hijau. Itu harus diterapkan. Pariwisata berkembang, tetapi tetap hijau dan berbasis masyarakat. Tri Hita Trans ini menjawab arah itu,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, isu strategis yang mengemuka adalah percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebagai organisasi yang menaungi kontraktor listrik dan mekanikal, AKLI Bali menyatakan kesiapan total mendukung pemasangan infrastruktur kendaraan listrik di seluruh Bali. “Kami siap mendukung. Kalau ada kesulitan pemasangan atau kebutuhan teknis terkait hubungan dengan PLN, kami dari AKLI siap membantu dan memasang di mana pun SPKLU berada,” tegas Sukarba.
Ia bahkan menyebut target ambisius minimal 5.000 titik SPKLU dalam tahun ini sebagai bagian dari akselerasi transisi energi. Angka tersebut, menurutnya, bukan sekadar target kuantitatif, tetapi simbol keseriusan Bali dalam membangun ekosistem kendaraan listrik.
Namun demikian, ia mengakui distribusi SPKLU saat ini masih belum merata. Kawasan wisata populer memang mulai terisi, tetapi jalur pegunungan, perbatasan kabupaten, hingga sentra kuliner di luar kota masih membutuhkan perhatian serius. “Jalur pariwisata harus terisi. Daerah gunung, sentra kuliner, titik-titik strategis wisata jangan sampai kosong. Kita belum merata. Bahkan PLN juga masih menyusun pola bisnis yang optimal,” jelasnya.
Ia mencontohkan jalur perbatasan Tabanan menuju Jembrana sebagai salah satu titik kritis yang harus segera diperkuat. Jalur tersebut merupakan koridor penting pariwisata dan logistik. Jika infrastruktur kendaraan listrik tidak tersedia, maka kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik akan terhambat.
Sukarba juga mengungkapkan bahwa PLN telah membuka skema kolaboratif bagi pemilik lahan strategis untuk pengembangan SPKLU melalui sistem berbagi bisnis. Skema ini membuka peluang besar bagi desa adat melalui BUPDA untuk masuk dalam rantai nilai kendaraan listrik. “Kalau ada tanah yang bagus untuk SPKLU, silakan daftar ke PLN. Sudah ada proses bisnis dan aturan mainnya. Ini peluang bagi desa adat melalui BUPDA untuk ikut ambil bagian,” ujarnya.
Menariknya, AKLI Bali sendiri telah menyiapkan infrastruktur dasar di kantor organisasinya sebagai salah satu titik potensial SPKLU. Infrastruktur teknis telah rampung dan tinggal menunggu proses lanjutan dari PLN. “Kami ingin memberi contoh. Infrastruktur sudah kami siapkan. Mudah-mudahan segera terealisasi dan menjadi dukungan nyata terhadap program pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, menegaskan bahwa Tri Hita Trans berbasis desa adat bukan sekadar proyek bisnis kendaraan listrik. Ia menyebutnya sebagai desain besar transformasi Bali menuju ekonomi hijau yang inklusif. “Tri Hita Trans bukan hanya soal kendaraan listrik. Ini gerakan berbasis nilai. Desa adat melalui BUPDA harus masuk dalam sistem agar transformasi ini tidak meninggalkan masyarakat,” ujar Jro Mangku Pura Dalem Desa Adat Canggu ini.
Menurutnya, integrasi BUPDA dalam ekosistem digital melalui aplikasi BUMDA akan menciptakan transparansi, efisiensi, dan pemerataan manfaat ekonomi. Digitalisasi bukan untuk menggantikan struktur lokal, melainkan memperkuatnya.n“Kalau desa adat kuat, BUPDA kuat, maka ekonomi Bali kuat. SPKLU dibangun, kendaraan listrik masuk, tetapi manfaat ekonominya tetap kembali ke desa,” tegasnya.
Sudiana menambahkan bahwa kerja sama dengan prinsipal otomotif listrik seperti VinFast membutuhkan dukungan infrastruktur yang matang. Tanpa jaringan SPKLU yang luas dan merata, penetrasi kendaraan listrik akan berjalan lambat. “Transformasi tidak bisa setengah-setengah. Infrastruktur harus siap. Karena itu dukungan AKLI sangat strategis,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis desa adat agar program tidak dianggap elitis atau hanya dinikmati kalangan tertentu. Dengan melibatkan BUPDA, desa adat bisa menjadi investor, pengelola, atau mitra dalam pengembangan SPKLU. “Ini bukan hanya proyek kota. Ini proyek desa. Kalau BUPDA terlibat, maka rasa memiliki masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.
Pertemuan di Main Dealer VinFast tersebut memperlihatkan satu hal penting: transformasi energi di Bali tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus dirajut dalam kerangka sosial budaya Bali yang khas. Tri Hita Trans berbasis desa adat menawarkan sintesis antara teknologi, ekonomi kerakyatan, dan nilai kearifan lokal.
Di tengah arus global kendaraan listrik dan investasi asing, Bali dituntut untuk tidak kehilangan identitasnya. Justru identitas itu yang menjadi kekuatan pembeda. Desa adat dan BUPDA bukan hambatan modernisasi, melainkan fondasi keberlanjutan.
Melalui kesiapan AKLI Bali mengawal pembangunan ribuan titik SPKLU, dukungan PLN melalui skema kolaboratif, serta komitmen PT Sentrik Persada Nusantara membangun ekosistem digital inklusif, Tri Hita Trans berbasis desa adat kini bukan lagi sekadar konsep. Ia mulai bergerak menjadi arsitektur masa depan Bali.
Transformasi ini, jika dijalankan konsisten dan berpihak pada masyarakat, berpotensi menjadikan Bali sebagai model nasional bahkan internasional tentang bagaimana kendaraan listrik dan ekonomi hijau dapat tumbuh tanpa meminggirkan komunitas lokal. tra/ama
