JAKARTA, OborDewata.com – Rombongan dari Badung dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si., didampingi Pranata Humas Ida Bagus Putra Mas Siangan, S.Ag., serta sejumlah staf sekretariat DPRD Badung. Dengan mengajak 22 media online melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu, (7/5/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, dengan tujuan untuk mempelajari pengelolaan kehumasan dan pola kerja sama media di lingkungan legislatif DKI Jakarta.
Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, di Ruang Protokol DPRD DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, Thomas Yuniarta mengapresiasi keterbukaan DPRD DKI Jakarta dalam berbagi pengalaman, khususnya terkait sistem pendaftaran kunjungan yang dilakukan secara daring (online), serta implementasi teknologi dalam pelayanan kehumasan dan publikasi.
“Kami melihat proses yang dilakukan sangat sistematis dan sesuai SOP. Hal seperti ini bisa menjadi rujukan untuk diterapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung,” ujar Thomas.
Ia juga menyoroti salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap inspiratif, yakni kebijakan penggunaan transportasi umum oleh ASN setiap hari Rabu. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, dan bisa dipertimbangkan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem).
“Jika pegawai diarahkan menggunakan angkutan umum, hal ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga efisiensi anggaran. Tentu perlu didukung dengan kebijakan teknis dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Kepolisian,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kajian mendalam dibutuhkan untuk menentukan kebijakan tersebut dalam bentuk regulasi, seperti peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Nyoman Sarmawa, mewakili media online yang turut serta dalam kunjungan ini, menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta atas sambutan dan informasi yang diberikan terkait pola kerja sama media.
“Kami melibatkan 22 media online yang telah bekerja sama dengan DPRD Badung. Studi banding ini menjadi kesempatan berharga untuk menambah wawasan mengenai tata kelola hubungan media dengan lembaga legislatif,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya efisiensi anggaran pemerintah agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menjelaskan bahwa meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan efisiensi anggaran, dampaknya tidak terlalu signifikan karena dukungan APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.
“Kami memiliki APBD lebih dari Rp 91 triliun. Efisiensi tetap dilakukan, namun tidak sampai memangkas secara besar-besaran program-program prioritas, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat seperti penanggulangan banjir,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama media dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Menurutnya, DPRD DKI Jakarta saat ini menjalin kerja sama dengan 71 media yang memiliki legalitas serta kantor perwakilan.
“Kerja sama dengan media kami lakukan secara selektif, dan mereka juga difasilitasi dengan ruangan kerja di lingkungan DPRD,” pungkasnya. da/sathya
