DENPASAR, OborDewata.com – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana melalui penguatan ketahanan fiskal berbasis teknologi dan analisis data. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen untuk memetakan risiko bencana sekaligus memperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Koster menegaskan bahwa penerapan Dashboard ARISE tidak boleh sebatas kegiatan serah terima sistem secara formalitas. Lebih dari itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM), pembaruan data secara berkelanjutan, serta konsistensi seluruh perangkat daerah dalam memanfaatkan sistem tersebut.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan resmi Dashboard ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui pelatihan tersebut, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu memahami aspek teknis maupun operasional sehingga sistem dapat digunakan secara optimal dalam mendukung tugas dan pengambilan kebijakan.
Menurut Koster, posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang terencana dan menyeluruh. Kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penanganan darurat, tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah yang kuat.
Ketahanan fiskal menjadi faktor penting agar pemerintah tetap mampu membiayai penanganan dampak bencana tanpa mengganggu keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, maupun aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan dapat mengidentifikasi dan menghitung potensi kerugian ekonomi serta beban anggaran yang mungkin timbul akibat bencana. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan, termasuk mengintegrasikan mitigasi risiko ke dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi, tetapi dapat menyiapkan strategi pembiayaan dan langkah antisipasi sejak dini.
Koster menambahkan, penguatan ketahanan fiskal tersebut sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Upaya ini juga menjadi bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Ia menilai, perencanaan anggaran yang memperhitungkan risiko bencana merupakan wujud penerapan nilai Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Ketiga nilai tersebut menekankan pentingnya menjaga keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam.
Karena itu, kebijakan fiskal yang adaptif diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat Bali maupun wisatawan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan ketika daerah menghadapi situasi bencana.
Untuk mendukung keberhasilan implementasi ARISE, Gubernur secara khusus meminta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius.
Materi yang diberikan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem, pembahasan studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak hanya memahami pengoperasian dashboard, tetapi juga mampu menerjemahkan hasil analisisnya ke dalam dokumen perencanaan strategis dan penganggaran masing-masing perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan ARISE di Bali.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam pemaparan keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi daerah pertama di Indonesia dalam mengimplementasikan Dashboard ARISE.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, terutama dalam mempersiapkan kemampuan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana.
Ia menjelaskan, Bali memiliki karakteristik khusus sebagai destinasi pariwisata dunia yang sangat bergantung pada keberlangsungan infrastruktur, keamanan, serta aktivitas ekonomi. Apabila terjadi bencana, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pariwisata dan memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, keberadaan ARISE diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengenali potensi risiko lebih awal sekaligus menyusun strategi penanganan dan pembiayaan yang tepat.
Adriyanto juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan sistem tersebut. ARISE dikembangkan melalui kolaborasi Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen analisis risiko fiskal akibat bencana.
Dalam pelaksanaannya, BPBD memiliki peran dalam menyediakan data dan analisis kebencanaan, sedangkan BPKAD berperan dalam aspek pengelolaan keuangan, alokasi anggaran, serta strategi pembiayaan risiko. Dukungan Bappeda dan perangkat daerah lainnya juga diperlukan agar hasil analisis dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan.
Dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas ini, Bali diharapkan mampu menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang tangguh terhadap risiko bencana. Optimalisasi ARISE secara berkelanjutan diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mewujudkan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang lebih terukur, responsif, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan Bali. (rls/tim)
