MANGUPURA, OborDewata.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menekankan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dalam penyusunan APBD. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Selasa (8/7/2025).
Mewakili Fraksi Golkar, I Made Tomy Martana Putra menyampaikan bahwa penetapan target PAD harus didasarkan pada potensi riil daerah. Menurutnya, target yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan realita justru dapat menghambat pelaksanaan program-program kerja di organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami mendorong agar penetapan target PAD dilakukan secara lebih cermat dan rasional, sehingga realisasi program OPD tidak terganggu akibat ketidaktercapaian target pendapatan,” ujar Tomy saat membacakan pandangan umum fraksi.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Badung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 tahun berturut-turut sejak 2014. Namun demikian, fraksi berlambang pohon beringin ini mengingatkan agar proyeksi pendapatan dalam APBD tidak dibuat terlalu optimistis.
“Penetapan target PAD harus disesuaikan dengan asumsi yang masuk akal, agar tidak berdampak pada pemangkasan anggaran program prioritas ketika target tak tercapai,” paparnya.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan, Fraksi Golkar mendorong OPD penghasil untuk lebih optimal dan profesional, termasuk dengan pemanfaatan teknologi guna menekan potensi kebocoran PAD. Selain itu, mereka juga meminta adanya penataan belanja daerah yang lebih proporsional, antara belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga memberi perhatian terhadap pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan. Mereka berharap penggunaan SILPA ke depan benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang bersifat prioritas dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Perencanaan APBD 2025 harus dilakukan dengan kehati-hatian, agar mampu menjawab kebutuhan riil dan menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Badung,” tandasnya. tim/dx
