BALI, Obordewata.com – Di tengah kondisi anggaran daerah mengalami defisit, Pemerintah Kabupaten Klungkung tetap menempatkan persoalan sampah sebagai salah satu program prioritas.
Tahun ini, pemkab mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp8,4 miliar untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa.
Dana tersebut akan tersalurkan ke 42 desa pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan masing-masing desa menerima Rp200 juta.
Kebijakan ini menunjukkan arah baru, penanganan sampah di Klungkung yang tidak lagi bertumpu pada pengolahan di hilir, melainkan memperkuat pengelolaan dari sumber sampah di tingkat rumah tangga dan desa.
Bupati Klungkung, I Made Satria, menilai persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan membangun fasilitas pengolahan skala besar.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah menjadi faktor paling menentukan.
“Permasalahan sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan teknologi di hilir. Kuncinya ada pada kesadaran kolektif dan penguatan tata kelola di tingkat desa. Dana BKK ini harus menjadi stimulus perubahan perilaku masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah,” ujar Satria, Selasa (2/6).
Pemkab berharap dana tersebut, dapat digunakan untuk operasional TPST, serta memperkuat sistem pengelolaan sampah di desa, mulai dari edukasi masyarakat, pengurangan sampah dari sumber, hingga optimalisasi proses pemilahan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi beban pengolahan sampah di tingkat kabupaten. Saat bersamaan, Pemkab Klungkung tengah meningkatkan kapasitas TOSS Center Karangdadi Kusamba melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan pirolisis.
Teknologi pirolisis mampu menjadi solusi untuk sampah residu karena dapat mengurangi volume sampah secara signifikan melalui proses dekomposisi termal tanpa oksigen.
Hasil akhirnya berupa material yang masih memiliki nilai guna, seperti arang yang dapat dimanfaatkan kembali. Namun, Satria menegaskan keberhasilan teknologi tersebut tetap bergantung pada kualitas pemilahan sampah dari masyarakat.
“Karena itu, desa-desa diminta menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran warga agar sampah organik, anorganik, dan residu dipisahkan sejak dari rumah,” ujarnya. (*)
