MANGUPURA, Obordewata.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyampaikan dukungan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 2025–2029 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang digelar Senin (28/7/2025), di Ruang Sidang Utama Gosana.
Meskipun menyetujui, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh I Wayan Joni Pargawa, transparansi pengelolaan pendapatan, khususnya dari sektor parkir, menjadi sorotan utama.
“Kami menyoroti perlunya transparansi penerimaan pajak parkir, termasuk kerja sama dengan pengelola parkir seperti yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Optimalisasi juga perlu dilakukan terhadap potensi pajak parkir pesawat,” ujar Joni.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemkab Badung untuk berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura I guna merealisasikan potensi pajak parkir pesawat. Menurutnya, pengelolaan pajak dan retribusi yang maksimal akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, layanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Terkait rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Fraksi Golkar memberikan masukan pada sejumlah sektor prioritas.
Pada sektor ketahanan pangan, Golkar menyoroti alih fungsi lahan yang masif dan mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani, peternak, serta pembudidaya ikan melalui insentif yang tepat sasaran.
Di bidang kesehatan, fraksi meminta agar pelayanan di Puskesmas ditingkatkan dari rawat jalan menjadi rawat inap. Dukungan sarana medis, alat kesehatan, serta tenaga spesialis di Puskesmas induk dinilai perlu dipenuhi untuk mengurangi beban RSD Mangusada.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar mengusulkan pembangunan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau kejuruan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini untuk mengakomodasi lulusan SMP yang belum mendapatkan akses ke jenjang SMA/SMK.
Sementara pada sektor pariwisata dan infrastruktur, fraksi mendukung visi pariwisata Badung yang berkualitas. Pemerintah diminta menuntaskan permasalahan kemacetan, banjir, dan kriminalitas sebagai prioritas. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan underpass di setiap titik kemacetan, khususnya di wilayah Kuta Utara yang menjadi zona pariwisata utama.
“Meski belum tercakup dalam pembiayaan tahun ini, kami berharap Pemkab Badung mencari alternatif sumber pendanaan agar program-program strategis tersebut dapat segera direalisasikan,” tegas Joni yang merupakan politisi asal Dapil Abiansemal.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi para Wakil Ketua serta dihadiri langsung Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa dan jajaran pejabat Pemkab Badung. tim/dx
