Doa Kumham untuk Negeri

BacaJuga

DPRD dan Pemkab Badung Sepakati Nota KUA-PPAS 2027 Senilai Rp 14,2 Triliun, Target PAD Tembus Rp 10,9 Triliun MANGUPURA — Pemerintah Kabupaten Badung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 14,2 triliun lebih. Kesepakatan fiskal tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Sidang Paripurna di Gedung Gosana Utama, Mangupura, Kamis (6/8). Agenda penetapan postur anggaran tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta serta jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Badung. Penandatanganan dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan teknis secara mendalam. Dari total proyeksi anggaran tahun 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan menyumbang porsi terbesar, yakni mencapai Rp 10,9 triliun lebih. Tren peningkatan target pendapatan ini didorong oleh optimisme pemulihan dan ekspansi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Badung. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyatakan bahwa struktur anggaran yang dirancang untuk tahun 2027 sangat realistis, namun tetap mengedepankan efisiensi serta asas manfaat bagi perekonomian warga. ”Yang paling penting dari APBD ini adalah bagaimana alokasi anggarannya mampu memberikan dampak ekonomi langsung serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga terus mengingatkan pemerintah daerah agar menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam tata kelola keuangan,” ujar Anom Gumanti. Anom menambahkan, tingginya proyeksi PAD sangat bergantung pada stabilitas industri jasa dan pariwisata di Bali. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk menjaga kondusivitas iklim investasi dan keamanan daerah dari berbagai risiko eksternal. Melalui penetapan KUA-PPAS ini, Pemkab Badung diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan fiskal di masa mendatang

Kalung Maharahi Dijambret di Jalur Amlapura – Denpasar

JAKARTA, OborDewata.com – Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia di tengah upaya jajaran Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan bakti kepada masyarakat. Bagi Kemenkumham, mengandalkan ikhtiar semata belumlah lengkap tanpa doa. Kondisi ini menggerakkan Kemenkumham untuk menaikkan doa bersama bagi Indonesia pada, Jumat (01/10/2021).

Kegiatan Doa Kumham untuk Negeri dipimpin oleh para pemuka dari perwakilan lima agama yaitu Prof. Nasarudin Umur (Islam), Pdt. Bernard Manik (Kristen), Romo Paulus Andri
Astanto (Katolik), Ida Pinandita KHRT Astono Candra Dana (Hindu), dan Suhu Pushan
(Budha).

Sementara itu, segenap jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia mengikuti dan menaikkan doa secara serentak melalui live streaming.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa penting untuk mendoakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Doa juga dinaikkan bagi pegawai
Kemenkumham agar diberikan kelancaran dan keselamatan, dapat melaksanakan tugas dan pengabdian, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Doa merupakan senjata spiritual bagi kita, yang tentunya sangat ampuh dalam melindungi diri kita, guna mendukung keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sudah banyak upaya yang dilakukan Kemenkumham agar tetap sehat dan produktif di tengah pandemi Covid-19. Kemenkumham mengakomodasi vaksin bagi para pegawai, melakukan swab antigen dan PCR kepada pegawai, penerapan protokol kesehatan yang
ketat, serta pemberian bansos kepada masyarakat dan pegawai terdampak Covid-19.

Menurut Yasonna, kegiatan Doa Kumham untuk Negeri merupakan ikhtiar batin guna
menyempurnakan upaya lahir sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi ini.

“Semoga ikhtiar ini mampu menggerakkan kesadaran bersama untuk terus mendoakan negeri ini, optimis pandemi akan berlalu,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto
meyakini segala upaya yang diiringi dengan doa akan membawa kebaikan. Sekjen berharapKemenkumham semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan
Inovatif) dalam menghadapi berbagai dinamika yang ada.

“Doa yang terbaik bagi Kemenkumham, doa yang terbaik bagi negeri kita tercinta Indonesia, teriring harapan kita semua semoga apa yang kita mohonkan bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya. (DT).