BADUNG, OborDewata.com – Sungguh sangat miris, intruksi Dewan untuk menghentikan proyek karena terjadi pelanggaran tidak digubris oleh investor. Pasalnya, pembangunan hotel atau vila mewah di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung tetap membandel, meskipun gabungan Komisi I, II dan III DPRD Badung telah dengan tegas menghentikan pembangunan proyek tersebut, dan para pekerja proyek masih bekerja normal dengan garis segel Satpol PP Badung yang tetap terpasang.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan hotel atau vila di kawasan Canggu menuai keluhan karena menutup saluran irigasi yang vital bagi masyarakat. Langkah tegas ini diambil setelah DPRD Badung menggelar kunjungan kerja ke lokasi proyek bersama Komisi I hingga Komisi III. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, proyek akomodasi pariwisata tersebut dinilai melanggar aturan, terutama terkait penutupan saluran irigasi yang menjadi salah satu sumber keluhan warga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung pun mengeluarkan rekomendasi agar proyek dihentikan sementara waktu. Rekomendasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh I Gusti Agung Ketut Suryanegara, selaku Kasatpol PP Badung dengan melakukan pemasangan garis segel di lokasi pembangunan vila.
Namun, dari pantauan di lapangan, proyek tetap berjalan meskipun sudah ada garis segel dari Satpol PP. “Kami sangat kecewa melihat pelanggaran ini terus berlangsung, seolah-olah tidak ada tindakan tegas yang bisa menghentikan mereka,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kasatpol PP Badung menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. “Kami akan menindaklanjuti semua laporan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan proyek ini dihentikan sampai semua izin dan persyaratan terpenuhi,” tegasnya.
Warga Canggu meminta agar Satpol PP Badung tetap mengontrol dan memantau penutupan proyek ini secara ketat. Mereka berharap agar pihak berwenang tidak hanya memasang garis segel, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas pembangunan benar-benar dihentikan hingga semua persyaratan dipenuhi.
Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan penegak hukum, diharapkan semua proyek pembangunan di Bali dapat berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. ama/ksm/sathya
