DENPASAR , OborDewata.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk) bersama Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin) menerima audiensi dari The People’s Law Centre by Duta Bina Bhuana Foundation. Dimana The People’s Law Centre by Duta Bina Bhuana Foundation menyampaikan tujuan audiensinya yaitu akan bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Bali, khususnya kepada pihak imigrasi dan hukum untuk membantu Warga Negara Asing terkait dengan bantuan hukum saat berada di Bali.
Patut diketahui, saat ini sudah semakin banyak kompetensi di dunia pariwisata, dan Indonesia khususnya Bali akan bersaing dengan negara-negara di Asia seperti China, Thailand, dan Hongkong. Maka dari itu, Duta Bina Bhuana Foundation ingin bekerjasama untuk menarik wisatawan asing datang ke Bali dengan memberikan bantuan layanan hukum dan beberapa kebijakan imigrasi yang akan diterapkan untuk Warga Negara Asing yang ada di Bali.
Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk menyampaikan terimakasihnya dan mengapresiasi kedatangan Duta Bina Bhuana Foundation untuk membantu para Warga Negara Asing yang ada di Bali. Salah satu program Kanwil Kemenkumham Bali terkait dengan bantuan hukum yaitu Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes),” jelasnya Selasa (26/4/2022).
Jamarulli mengatakan, Posyankumhamdes diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly pada tahun 2020 sebanyak 121 desa, dan saat ini sudah berkembang mencapai 325 desa yang terdapat dan menyebar di seluruh Provinsi Bali. Salah satu tugas dan fungsi dari Posyankumhamdes yaitu memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat desa maupun para Warga Negara Asing oleh Paralegal. “Diharapkan melalui kedatangan The People’s Law Centre by Duta Bina Bhuana Foundation ini dapat menjalin kerjasama serta sinergitas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan para Orang Asing di Bali,” paparnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Plt. Kepala Bidang Hukum (Ni Wayan Armasanthi), Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum (I Putu Surya Dharma), serta jajaran dari divisi keimigrasian dan bidang hukum. (DT)
