DENPASAR, OborDewata.com – Selama masa pandemi Covid-19 mulai banyak terungkap kasus penggelapan dana nasabah di beberapa LPD di Bali yang pengurusnya diproses hukum dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi, baik yang sudah diputus bersalah, sedang dalam proses penyidikan maupun penyelidikan. Karena itu, sejumlah nasabah LPD mulai khawatir penegakan hukum dengan pendekatan UU Tindak Pidana Korupsi bisa menyebabkan hilangnya uang simpanan para nasabah. Sebab, saat pengadilan memutus terdakwa bersalah, dana-dana LPD yang digelapkan dinyatakan sebagai kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas negara untuk menutup kerugian negara, dan tidak disebutkan secara spesifik bahwa dana milik nasabah LPD itu, akan dikembalikan ke para nasabah.
Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, M.Si., mengaku demi mengajegkan LPD di Bali, maka ketika ada LPD yang bermasalah oknumnya akan dilakukan proses dengan hukum adat dahulu. Namun ketika ditemukan adanya bukti dan fakta, maka dilanjutkan pada hukum selanjutnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Perda dan Pergub serta perarem, wig-awig, dan yang lebih penting lagi yaitu UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM). Kedudukan LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Artinya, tetap hukum adat dulu diutamakan.
“Maka dari itu kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memajukan LPD, dan berkoordinasi meningkatkan peran kita untuk menjaga kondusifitas di desa adat, sebab seberapapun likuiditas tinggi tetapi kondusifitasnya kurang pasti akan menjadi masalah,” paparnya usai menghadiri Seminar dengan tema “Mengayomi Lembaga Milik Desa Adat, Dari Sisi Spritualis Yuridis dan Ekonomis” yang digagas oleh PHDI Bali dengan LP LPD dan BKS LPD di Gedung PHDI Bali, Denpasar pada Rabu (14/9/2022). Cendikiawan mengakui, LPD yang bermasalah di Bali hanya di bawah 2 persen dari 1437 LPD, dan semua berdasarkan Perda LPD otomatis masuk menjadi anggota BKS LPD. Dengan lahirnya LPD dari Pemprov Bali, pihaknya berharap agar pemerintah juga bisa memberikan pengayoman.
Karena ketika ada permasalahan pihaknya berharap kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat bisa lebih dioptimalkan kembali. “Kalau ada LPD yang bermasalah, kita harapkan ada peningkatan koordinasi dan komunikasi. Sekarang terkait adanya dana hibah modal awal, pengajuannya dari desa adat bukan dari LPD. Dimana desa adat mengajukan permohonan untuk hibah, dan ketika SK tersebut keluar barulah desa adat mendonasikan atau menaruh ke LPD maupun yayasan, yang tujuannya sebagai dana pernyataan dahulu yang sudah dihibahkan ke desa adat, jadi tidak adalagi campur tangan pemerintah untuk permodalannya kepada desa adat. Saat ini yang pengajuan hibahnya data dari Dinas PMA yang keluar sudah hampir 800 dari empat SK, dimana setiap SK rata sekitar 150 data permohonan yang sudah di-acc,” ungkapnya.
Cendikiawan menjelaskan, sejatinya dalam Perda PHDI dan MDA merupakan bagian dari pembina umum dari LPD, sedangkan BKS LPD dan LP LPD merupakan sebagai bagian dari organisasi untuk memberikan pembinaan dan pelatihan LPD. Artinya, dengan adanya acara seminar ini merupakan acara yang sangat positif dengan adanya masukan bagi LPD, baik itu berupa akedemi, yuridis, ekonomi dan empiris. “Seminar ini memberikan banyak masukan dari narasumber kepada peserta, dan hasilnya sudah jelas akan kami tindak lanjuti untuk kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,” jelasnya. sathya/ama/ksm
