DENPASAR, OborDewata.com – Di bawah langit Canggu yang tak pernah sepi, sebuah perlawanan sunyi sedang bertransformasi menjadi gerakan nyata. Bukan dengan spanduk protes, melainkan melalui sebuah aplikasi dan integrasi adat. Setelah deklarasi besar di Kedas Cafe, Badung (26/2/2026), nama Tri Hita Trans mendadak jadi buah bibir, memicu gelombang diskusi yang memanas di jagat maya.
Bagi banyak sopir lokal, ini bukan sekadar peluncuran layanan transportasi baru. Ini adalah upaya merebut kembali “kursi kemudi” ekonomi yang selama ini terasa lepas dari genggaman mereka.
Sejak momentum Road To Launch tersebut, media sosial seolah menjadi panggung terbuka. Sebuah unggahan terkait gerakan ini memanen ratusan komentar dan lebih dari 600 tanda suka hanya dalam waktu singkat. Ada harapan besar yang membuncah, namun terselip pula kritik tajam yang menjadi pengingat.
“Mantap jika semua desa adat di Bali seperti ini, astungkara sopir lokal akan membaik,” tulis seorang warganet, menyuarakan optimisme kolektif.
Namun, masyarakat Bali hari ini adalah konsumen yang kritis. Di tengah dukungan, muncul suara-suara yang meminta kepastian layanan. Isu tarif tetap menjadi sorotan utama. Warganet mengingatkan bahwa proteksi terhadap warga lokal harus dibarengi dengan harga yang masuk akal agar tidak kalah saing dengan raksasa aplikasi global.
Melawan Arus, Menembus Keraguan
Membangun Tri Hita Trans nyatanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. I Made Sudiana, sang inisiator sekaligus Founder PT Sentrik Persada Nusantara, mengakui bahwa jalan yang ditempuhnya penuh kerikil tajam.
“Selama ini desa adat hanya menjadi penonton dalam proses ekonomi. Transportasi lokal terdesak dan muncul konflik horizontal di lapangan. Tri Hita Trans hadir sebagai solusi permanen, bukan sekadar pemadam kebakaran,” tegas Sudiana.
Ia bercerita betapa konsep ini sempat diragukan banyak pihak—mulai dari kalangan internal, perbankan, hingga birokrasi. Namun, dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dukungan akhirnya mengalir, termasuk dari Gubernur Bali yang melihat ini sebagai wujud kemandirian ekonomi berbasis adat.
BUPDA: Jantung Ekonomi Desa
Apa yang membedakan Tri Hita Trans dengan aplikasi ride-hailing lainnya? Jawabannya ada pada keterlibatan BUPDA (Badan Usaha Milik Desa Adat).
Dalam sistem ini, setiap rupiah yang dihasilkan dari transaksi di wilayah desa adat akan dikelola langsung oleh desa setempat. Artinya, keuntungan tidak lari ke kantor pusat di luar negeri, melainkan menetap di kas desa untuk kesejahteraan krama (warga) adat.
Untuk mendukung para sopir, skema kemudahan pun disiapkan. Bekerja sama dengan Bank BPD Bali, para sopir kini bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan tambahan selain BPKB kendaraan.
Tak hanya itu, Pande Yuliasanjaya, GM PT Persada Nusantara, memperkenalkan program Tri Hita Super Deal. Para sopir lokal dimanjakan dengan subsidi unit hingga puluhan juta rupiah, gratis servis selama dua tahun, hingga asuransi dan seragam resmi. Ini adalah upaya menaikkan level profesionalisme sopir lokal agar setara, bahkan melampaui standar internasional.
Menuju Integrasi Strategis
Langkah ke depan sudah dipetakan. Fokus utama kini menyasar tiga titik nadi Bali: bandara, pelabuhan, dan kawasan spiritual milik desa adat.
Kini, bola panas ada di tangan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Apakah gerakan ini mampu menjadi oase bagi transportasi Bali yang sempat karut-marut? Satu yang pasti, semangat para sopir lokal kini telah menyala. Mereka tak lagi ingin sekadar menonton pariwisata dari pinggir jalan; mereka ingin menjadi bagian dari mesin penggeraknya.
Seperti kata salah satu akun di media sosial: “Butuh keberanian untuk pasang badan demi tanah Bali.” Dan di pundak Tri Hita Trans, keberanian itu kini sedang diuji. tra/dx
