BADUNG, OborDewata.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Badung kembali menunjukkan komitmennya untuk memastikan program pembangunan 2026 benar-benar berdampak bagi masyarakat. Melalui rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi IV membahas secara rinci Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Gosana II, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis,(6/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, menegaskan bahwa rapat kali ini bukan hanya membahas alokasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki arah yang jelas dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kami ingin mengetahui secara rinci program-program yang akan dijalankan masing-masing perangkat daerah, supaya bisa kami kawal dan pastikan berjalan efektif,” jelasnya.
Salah satu agenda besar yang mencuri perhatian adalah rencana pembangunan Museum Perdamaian di Kuta oleh Dinas Kebudayaan, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Museum ini nantinya akan menjadi simbol refleksi atas peristiwa kelam masa lalu sekaligus ikon wisata baru di Badung.
“Monumen ini nanti bukan hanya tempat mengenang tragedi, tapi juga simbol kedamaian dan keteguhan masyarakat Bali yang tetap menjaga harmoni meskipun pernah diterpa cobaan,” ujarnya.
Selain sektor kebudayaan, pembahasan juga menyoroti program sosial berskala besar dari Dinas Sosial Kabupaten Badung. Bantuan tunai untuk hari raya tetap menjadi prioritas, dengan alokasi mencapai Rp200 miliar untuk sekitar 105 ribu Kepala Keluarga (KK). Komisi IV menekankan agar tidak ada warga yang terlewat dalam pendataan.
“Kami minta Dinas Sosial turun langsung ke lapangan. Jangan sampai ada masyarakat yang tercecer dan tidak mendapatkan bantuan. Semua warga harus terlayani,” paparnya.
Rapat juga menyoroti program bantuan bagi lansia berusia di atas 75 tahun, yang mendapatkan dukungan tunai sebesar Rp2 juta per bulan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program ini dikoordinasikan dengan baik, menyusul perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang melarang pemberian insentif melalui jalur kesehatan.
“Karena ada aturan baru, maka pelaksanaannya harus kembali ke Dinas Sosial. Ini perlu langkah cepat agar tidak menghambat program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa, dan Sekda Adi Arnawa bersama timnya,” bebernya.
Komisi IV memastikan seluruh program prioritas 2026 akan terus dikawal dengan ketat mulai dari sektor kebudayaan, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke lapisan bawah.
“Badung punya potensi besar, dan tanggung jawab kami memastikan potensi itu digunakan untuk membangun manusia Badung yang lebih sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan,” pungkasnya. mas/pril
