BADUNG, OborDewata.com — Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah kepala perangkat daerah di Ruang Rapat Madya Gosana, Kamis (6/11/2025), Agenda utamanya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara, menyebutkan, bahwa rapat kali ini bukan sekadar rutinitas akhir tahun, melainkan momentum untuk mengoreksi, memperbaiki, dan menyiapkan arah kebijakan Badung ke depan.
“Rapat ini bukan hanya bicara angka, tapi tentang tanggung jawab. Kami ingin memastikan program-program yang sudah berjalan dievaluasi dengan baik, dan anggaran tahun depan dirancang lebih tepat sasaran,” ujarnya tegas.
Komisi I pun mengapresiasi kehadiran seluruh OPD mitra kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan program strategis 2026.
“Semua hadir, walau tidak semuanya diwakili oleh pimpinan. Hanya satu yang berhalangan, dari Badan Pertanahan. Ini bukti keseriusan mereka untuk membangun bersama,” tambahnya.
Namun, lebih dari sekadar pembahasan teknis, rapat ini juga menyoroti gelombang isu publik dan keluhan warga yang terus berdatangan baik lewat media sosial maupun laporan langsung ke DPRD. Semua aduan itu kini menjadi catatan penting dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Rakyat sudah banyak bersuara, dan DPRD wajib mendengar. Jangan sampai pemerintah tuli terhadap aspirasi masyarakat. Kita ingin pemerintah yang transparan, cepat tanggap, dan hadir di tengah rakyatnya,” tegas Lanang Umbara.
Rapat kerja ini disebut sebagai bagian dari langkah besar Komisi I untuk memastikan arah pembangunan Badung tahun 2026 tetap selaras dengan prinsip pemerintahan bersih, tanggap, dan berkeadilan sosial. mas/pril
