BADUNG, OborDewata.com — Pemerintah dan DPRD Kabupaten Badung menunjukkan keseriusan dalam membangun arah kebijakan fiskal yang lebih matang menjelang tahun anggaran 2026. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Jumat (7/11/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menilai rapat kali ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan pandangan antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih terukur.
“Seluruh masukan dari fraksi sudah direspons secara jelas oleh pemerintah. Ini jadi pijakan kuat agar APBD 2026 disusun lebih realistis dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10% menjadi 9,5% merupakan langkah rasional melihat tren dua tahun terakhir yang belum mencapai target optimal. “Pendapatan harus menjadi patokan sebelum menentukan belanja. Kalau pendapatan tidak tercapai, maka otomatis kegiatan dinas akan dirasionalisasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Badung Adi Arnawa menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Ia menyoroti penataan kawasan padat dan solusi kemacetan di Jalan Teuku Umar Barat, Kerobokan, yang kini masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur 2026.
“Kemacetan di sekitar Lapas Kerobokan terjadi karena keterbatasan ruang jalan dan aktivitas padat. Kami sudah berinisiatif memindahkan Lapas ke pinggiran kota, sesuai kebijakan nasional,” ungkapnya.
Arnawa menambahkan, langkah itu telah mendapatkan dukungan Gubernur Bali dan Kementerian Hukum dan HAM, yang secara prinsip menyetujui rencana pemindahan tersebut. Terkait penyesuaian APBD tahun 2026, pemerintah daerah memperkirakan pendapatan turun dari Rp13,2 triliun menjadi Rp10,3 triliun. Meski terjadi penurunan hampir Rp2 triliun, Arnawa menegaskan program prioritas tetap berjalan.
“Kami fokus pada kegiatan wajib dan pelayanan dasar, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Arnawa menegaskan, arah pembangunan 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata unggul dan pelayanan publik terbaik di Badung.
“Infrastruktur menjadi prioritas utama. Dari situ baru kita bergerak ke sektor lain yang bersifat mendasar,” pungkasnya. mas/pril
