Oleh AA Gede Agung Aryawan, ST
Bali sebagai daerah pariwisata internasional yang terkenal ke seluruh dunia. Dengan keindahan alam, budaya beserta segala fasilitas akomodasi pariwisata bintang lima yang sangat luar biasa melengkapi “Pulau Dewata” ini. Namun, menjadi paradoks dan terasa sangat miris sekali, ternyata Pulau Bali dengan segala predikat tersebut masih ada kemiskinan ekstrem dan tingkat stunting balita yang kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya lambat (pendek kurang gizi). Bahkan angka stunting akibat kekurangan gizi dan masyarakat miskin ektrem ada di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem. Meski hanya dirilis oleh Pj Gubernur Bali SN Mahendra Jaya hanya di dua kabupaten tersebut bukan berarti tidak ada di kabupaten lain di Bali, termasuk Kota Denpasar.
Adanya banyak kecurangan dalam dunia pendidikan selama bertahun-tahun saat seleksi PPDB yang menjadi budaya, adalah faktor penyebab utama lahirnya generasi yang terbiasa dengan bekingan membuat mereka sampai mencari pekerjaan pun sangat tergantung akan adanya orang yang menjadi bekingan. Faktor sumber daya manusia sebagai “out put” sekolah jalur belakang titipan curang ini lahir sebagai generasi yang bekerja terpaksa antara lain menjadi pegawai kontrak pemerintah, perusahaan daerah dan badan usaha milik negara (BUMD) lainnya yang masuk juga lewat “surat sakti titipan” tanpa seleksi rekrutmen secara terbuka. Akibatnya pegawai kontrak ini mendapatkan upah/gaji lebih rendah dari UMK/UMR, sehingga lahirlah generasi penerus puas dengan upah murah. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah terlebih lagi jadi alasan banyaknya pengusaha ikut-ikutan membayar Upah Murah lebih rendah rari UMK/UMR.
Rendahnya daya beli masyarakat yang sudah terbiasa menerima gaji lebih rendah dari UMK/UMR inilah menjadi faktor utama meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten/kota di Bali pada umumnya.
Kondisi tersebut, ternyata diperparah lagi dengan kebiasaan buruk memanfaatkan CSR BUMN untuk sekedar bagi sembako yang hanya cukup untuk makan seminggu selanjutnya balik lagi kekurangan gizi. Belum lagi banyak penerima sembako kurang tepat sasaran, ada oknum bermobil pun bisa menerima bantuan sembako.
Idealnya CSR BUMN diperuntukkan bagi beasiswa anak miskin yatim-piatu atau permodalan UMKM ke janda miskin yang masih punya anak sekolah agar bisa meningkatkan ekonominya. Salah satu contoh membina mereka kursus menjahit kebaya lengkap dengan bantuan mesin jahit atau jualan kue lengkap dengan modal mesin oven nya.
Dalam kondisi seperti itu kontradiksi pun muncul dengan adanya kebijakan menghapuskan SMA/K Negeri Bali Mandara yang berasrama untuk anak miskin menjadi sekolah reguler biasa. Hak-hak mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara farkir miskin anak terlantar sesuai amanat Pembukaan UUD1945 dihapus dengan berbagai dalih dan justifikasi oleh kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster. Tanpa dinyana ternyata kebijakan ektrem Wayan Koster tersebut tak berselang lama memunculkan kemiskinan ekstrem di dua kabupaten di Bali. Jika di kedua kabupaten tersebut muncmkemiskinan ekstrem.yang setengan ekstrem tidak tertutup.kemingkinan asa di semua kabupaten di Bali.
Dengan demikian, berbagai pembangunan infrastruktur mercu suar dibangun oleh Gubernur Bali Wayan Koster seolah-olah menjadi berbanding terbalik dengan munculnya kemiskinan ekstrem di Gianyar yang dikenal sebagai kabupaten dengan penasok PAD tertibggi setelah Kabuosten Badung.
Paradoks Bali ini mesti tidak membuat kita bersilang opini, malah wajib kita “ngerombo” untuk mencari solusi dan mengatasainya.
