Oleh: Tadjuddin Nur Effendi
Ketidakstabilan Negara Indonesia membuat Akademisi dan pengamat politik, sekaligus juga Guru Besar Fisipol UGM Prof Dr Tadjuddin Nur Effendi memberikan buah pemikiran pedasnya. Sejatinya kelas menengah sering kali dijuluki sebagai “tulang punggung” negara. Bukan sekadar istilah puitis, para ilmuwan sosial seperti Francis Fukuyama hingga Daron Acemoglu memandang kekuatan kelas ini sebagai indikator kesehatan pembangunan sebuah bangsa. Namun, potret buram kini tengah menyelimuti Indonesia. Alih-alih menguat, kelas menengah kita justru sedang berada dalam tren penyusutan yang mengkhawatirkan.
Fenomena Penyusutan yang Nyata
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap realitas pahit: dalam rentang lima tahun, populasi kelas menengah merosot tajam dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang kehilangan status kelas menengahnya. Analisis terbaru dari Mandiri Institute (2026) bahkan mencatat penurunan tambahan sebesar 1,1 hingga 1,2 juta jiwa akibat gelombang PHK yang tak kunjung reda sejak 2020 hingga awal 2026.
Badai PHK dan Rapuhnya Lapangan Kerja
Penyebab utama fenomena ini adalah ketidakstabilan ekonomi global yang dipicu pandemi Covid-19 serta ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina dan Iran-Amerika. Di dalam negeri, dampaknya termanifestasi dalam angka PHK yang masif. Data Kemnaker menunjukkan total sekitar 758.513 pekerja formal kehilangan pekerjaan dalam enam tahun terakhir.
Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini terasa “semu” bagi kelas menengah. Investasi besar seperti hilirisasi tambang memang mendongkrak ekspor, namun karena sifatnya yang padat modal, penyerapan tenaga kerja kelas menengah sangat terbatas. Akibatnya, pasar kerja kini didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan prekariat—kontrak jangka pendek, pekerja lepas dengan upah rendah, dan penghasilan yang tidak stabil.
Konsumsi yang Dipaksakan dan Jeratan Hutang
Daya beli yang menurun memaksa banyak rumah tangga kelas menengah melakukan langkah-langkah nekat demi menyambung hidup. Tabungan menyusut, sementara kenaikan pendapatan bagi lulusan perguruan tinggi tidak sebanding dengan lonjakan biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Demi mempertahankan gaya hidup atau sekadar memenuhi kebutuhan pokok, tak sedikit yang terjebak dalam:
Pinjaman Online (Pinjol): Menjadi solusi instan yang mencekik.
Gadai dan Koperasi: Menghutang demi menutupi defisit bulanan.
Judi Online (Judol): Fenomena menyedihkan di mana masyarakat mulai “berjudi dengan nasib” akibat keputusasaan ekonomi.
Risiko Sosial dan Politik
Melemahnya kelas menengah bukan hanya masalah angka di atas kertas. Secara ekonomi, ini adalah sinyal stagnasi: konsumsi turun, kredit macet meningkat, dan investasi melambat. Namun yang lebih berbahaya adalah dampak sosial-politiknya.
Kesulitan mobilitas sosial dan meningkatnya pengangguran terdidik memicu frustrasi sosial yang mendalam. Sejarah di Nepal dan Bulgaria telah membuktikan bahwa ketidakpercayaan kelas menengah—didorong oleh generasi Z—dapat menggulingkan pemerintahan. Jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan struktural, polarisasi politik dan radikalisme bisa menjadi ancaman nyata bagi stabilitas nasional.
Sudah saatnya kebijakan ekonomi beralih dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menjadi kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja formal berkualitas. Tanpa kelas menengah yang kuat, mimpi menjadi negara maju hanyalah angan-angan di tengah bayang-bayang kerentanan sosial. (*)
