SEMARAPURA, OborDewata.com – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali ini diikuti oleh para perbekel, sekretaris desa, serta bendesa adat se-Kabupaten Klungkung.
Membacakan sambutan Bupati Klungkung, Wabup Tjok Surya menyampaikan apresiasi kepada BPKP Bali yang telah memilih Kabupaten Klungkung sebagai lokasi pelaksanaan workshop tahun 2025. Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh peserta.
“Saya minta seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyerap wawasan dari para narasumber. Workshop ini kesempatan berharga untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa,” ujarnya.
Menurut Tjok Surya, pengelolaan keuangan desa yang baik memerlukan kolaborasi erat antara desa dinas dan desa adat. Keduanya, kata dia, merupakan pilar penting dalam pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Bangun komunikasi yang harmonis antara desa dinas dan desa adat. Keberhasilan pembangunan di desa sangat bergantung pada sinergi dan kebersamaan. Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas dan Desa (ABD) BPKP Bali, Rustan, dalam laporannya menyebutkan workshop ini mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas dan Desa Adat yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah memperoleh informasi dan memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa, serta mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus memperkuat kapasitas perangkat desa, sekaligus memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (tim/dx)
