MANGUPURA, OborDewata.com – Fraksi Gerindra DPRD Badung menyampaikan sejumlah catatan dan masukan dalam rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7/2025).
Melalui Sekretaris Fraksi Ida Bagus Gede Putra Manubawa, Fraksi Gerindra mendorong agar Pemkab Badung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Meski memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 11 tahun berturut-turut, Fraksi Gerindra tetap menyoroti sejumlah isu penting dalam pelaksanaan APBD.
“Perlu adanya peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Hindari penggunaan anggaran yang tidak efektif. Realisasi anggaran tahun 2024 hanya mencapai 73–75 persen, disertai defisit sebesar Rp362 miliar dan SILPA lebih dari Rp381 miliar,” ujar Putra Manubawa saat membacakan pandangan umum fraksi.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Mereka mendorong agar pengalokasian anggaran lebih terfokus pada lima sektor prioritas: peningkatan infrastruktur dan estetika kawasan wisata, penguatan keamanan dan kenyamanan melalui pengaktifan kembali Tourism Police, peningkatan pelayanan masyarakat pendukung pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup, serta promosi wisata berkelanjutan.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih membayangi Badung, mulai dari persoalan sampah dan kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mandiri, kemacetan yang memerlukan blueprint lalu lintas, pembangunan flyover dan ring road, jaringan utilitas yang semrawut, hingga sistem transportasi yang dinilai belum efisien. Proyek Light Rail Transit (LRT) Bandara-Kuta pun disebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Masalah minimnya lampu penerangan jalan di kawasan wisata juga menjadi perhatian.
Fraksi berlambang kepala burung garuda itu turut menyoroti layanan air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan. Mereka meminta perluasan cakupan layanan PDAM sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap program Kontak Bupati sebagai sarana aduan masyarakat yang perlu ditingkatkan menjadi sistem respons cepat pemerintah daerah. Dalam aspek budaya dan spiritual, mereka mengapresiasi pelaksanaan Karya Mapadudusan Agung di Pura Lingga Bhuana, yang dinilai sebagai simbol permohonan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra mendorong penguatan regulasi, penegakan hukum, serta sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Mereka juga menekankan perlunya penguatan sektor non-pariwisata, seperti pertanian, agar perekonomian Badung lebih seimbang dan berkelanjutan. tim/dx
