YOGYAKARTA, OborDewata.com — Akademisi dan pengamat politik, sekaligus juga Guru Besar Fisipol UGM Prof Dr Tadjuddin Nur Effendi menilai praktik politik kekuasaan di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kecenderungan konsolidasi elite yang kuat, dengan pola oligarki patronase yang berpengaruh besar terhadap arah kebijakan publik.
Prof Tadjuddin menjelaskan bahwa politik pada dasarnya merupakan arena perebutan dan pengelolaan kekuasaan, mulai dari proses memperoleh, mempertahankan, hingga menggunakan kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan tersebut, menurutnya, tidak hanya bersifat formal melalui jabatan negara, lembaga, dan regulasi, tetapi juga informal melalui pengaruh elite, jaringan patronase, dan kekuatan ekonomi.
“Dalam praktiknya, kekuasaan formal dan informal saling bertaut. Hubungan inilah yang sering kali menentukan siapa yang berkuasa dan kebijakan apa yang diambil,” ujar Tadjuddin, pada Minggu (14/12/2025).
Ia menekankan peran sentral partai politik dalam sistem demokrasi modern. Partai politik menjadi penghubung utama antara rakyat dan negara, sekaligus instrumen penting dalam memperoleh, mengelola, dan mengawasi kekuasaan. Namun, kuat atau lemahnya peran partai sangat menentukan kualitas pemerintahan dan kehidupan demokrasi secara keseluruhan.
Tadjuddin mengungkapkan bahwa pola kekuasaan yang berkembang saat ini cenderung mengarah pada oligarki patronase, yakni kondisi ketika kekuasaan dikuasai oleh sekelompok kecil elite. Dalam pola ini, relasi politik dijalankan melalui hubungan patron dan klien.
“Patron menyediakan sumber daya seperti dana, proyek, jabatan, atau perlindungan politik. Sebaliknya, klien memberikan dukungan politik, suara dalam pemilu, loyalitas, dan jaringan massa,” jelasnya.
Menurutnya, relasi tersebut melahirkan sistem politik yang transaksional. Elite oligarki mendukung politisi atau partai tertentu dengan modal dan jaringan bisnis, sementara politisi memberikan imbalan berupa proyek, konsesi, regulasi yang menguntungkan, serta distribusi jabatan dan anggaran untuk mempertahankan kekuasaan.
Ia menilai praktik tersebut berdampak luas terhadap kualitas demokrasi. Politik berbiaya tinggi, dominasi elite dalam partai, pembagian jabatan berdasarkan loyalitas, serta proyek pemerintah yang diberikan kepada jaringan tertentu menjadi ciri yang masih kerap ditemukan. Akibatnya, kebijakan publik dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat dan berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
Lebih lanjut, Tadjuddin menyoroti lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif. Bergabungnya mayoritas partai dalam koalisi pemerintah membuat mekanisme check and balances kurang berjalan efektif, meskipun stabilitas politik relatif terjaga.
“Kontestasi elektoral berjalan rutin dan pemilu relatif mapan, tetapi praktik politiknya masih bersifat transaksional,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Tadjuddin mendorong reformasi pendanaan politik agar partai tidak bergantung pada pemodal, rekrutmen politik berbasis merit, peningkatan transparansi kinerja wakil rakyat, serta penguatan oposisi di parlemen. Ia juga menekankan pentingnya sanksi tegas bagi pelaku korupsi dan keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja pejabat politik.
“Tanpa pembenahan struktural dan komitmen etis dari elite politik, demokrasi akan sulit berkembang secara substansial,” pungkasnya. tra/dx
