DENPASAR, OborDewata.com — Sengketa kepailitan Hotel Sing Ken Ken di Denpasar mengungkap persoalan serius terkait pengelolaan dana transaksi senilai Rp11 miliar. Dana yang semestinya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dan membayar komisi perantara tersebut diduga disalahgunakan, sehingga proses administrasi balik nama 84 satuan rumah susun (sarusun) hingga kini mangkrak.
Fakta tersebut terungkap dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (18/11/2026), yang berkaitan dengan sengketa kepailitan hotel melibatkan kurator berinisial WUM.
Broker dalam transaksi tersebut, Muliadi Sumardi (MS), menjelaskan bahwa terdapat dua pembayaran utama dalam proses jual beli Hotel Sing Ken Ken. Pertama, pembayaran senilai Rp55 miliar untuk transaksi utama yang telah dilunasi oleh pihak pembeli. Kedua, dana sekitar Rp11 miliar yang dititipkan khusus untuk penyelesaian pajak dan komisi perantara terkait proses balik nama 84 unit sarusun.
Namun, dalam persidangan terungkap bahwa dana Rp11 miliar itu tidak digunakan sesuai peruntukannya. Berdasarkan keterangan di persidangan, uang yang seharusnya dipakai membayar pajak dan komisi justru dipinjamkan kepada seseorang bernama Ibu Dayu.
”Uang yang seharusnya dipakai untuk membayar pajak justru dipinjamkan ke orang lain. Akibatnya, balik nama tidak bisa terlaksana dan komisi juga tidak bisa dibayarkan,” ujar Muliadi seusai persidangan.
Muliadi menegaskan, berdasarkan dokumen internal (Internal Office Memo/IOM), mekanisme pembayaran komisi sebesar 2,5 persen menjadi tanggungan pembeli dan dititipkan kepada pihak yang menangani penyelesaian transaksi. Kendala utama saat ini bukan pada kesepakatan komisi, melainkan pada ketidakpastian penggunaan dana titipan tersebut.
Persoalan ini sejatinya sempat dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 6 November 2024. Dalam surat itu, pihak yang bertanggung jawab berjanji menuntaskan kewajibannya dalam waktu satu bulan. Namun, hingga persidangan digelar pada 18 November 2026, janji tersebut belum juga terealisasi.
”Sudah ada surat pernyataan tanggal 6 November 2024, dijanjikan selesai dalam waktu satu bulan. Tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian,” keluh Muliadi.
Di sisi lain, persidangan juga menyinggung keterlibatan pihak bernama Sanjaya yang disebut pernah bertugas di hotel dan mewakili Umi dalam sejumlah urusan. Kendati demikian, peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait masih memerlukan pendalaman serta pembuktian lebih lanjut di persidangan.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan mengenai dugaan peminjaman dan penggunaan dana Rp11 miliar tersebut masih berdasarkan penjelasan pihak broker. Tanggapan dari kurator WUM maupun pihak-pihak lain yang namanya diseret dalam persidangan masih dalam upaya konfirmasi. tra/dx





















