DENPASAR, OborDewata.com- Penyelesaian pelepasan hak atas fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum Fasos) Perumahan Dukuh Sari, Kelurahan Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, hingga kini masih jalan di tempat. Polemik yang telah mengakar selama 24 tahun ini mendesak perhatian serius dari Pemerintah Kota Denpasar menyusul temuan alih fungsi lahan komersial yang tidak berdasar hukum kuat.
Berdasarkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Penetapan Bersama tahun 2000, pengembang CV Karya Baru di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja telah menyatakan komitmen penuh menyerahkan 30 persen lahan Fasum Fasos kepada Pemkot Denpasar untuk dihibahkan kepada masyarakat setempat.
Kendati pengembang dinilai taat aturan, proses administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar justru mandek total. Hambatan utama terbentur pada kekosongan subjek hukum penerima hibah, yakni belum pernah dibentuknya Banjar Dukuh Sari secara resmi di bawah naungan Desa Adat Padangsambian Kaja.
Dalam naskah kesepakatan yang diteken bersama mantan Walikota Denpasar A.A. Gde Ngurah Puspayoga pada tahun 2000, lahan tersebut diproyeksikan untuk dihibahkan kepada Banjar Dukuh Sari dan disahkan oleh Desa Adat. Namun, hingga saat ini, wilayah tersebut secara administratif pemerintahan hanya berstatus sebagai Dusun di bawah Desa Dinas Padangsambian Kaja.
Sekretaris ARUN Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, selaku perwakilan tim perwakilan warga setempat, mengungkapkan bahwa perbedaan mendasar antara Dusun sebagai perangkat administratif dan Banjar sebagai lembaga otonom adat menjadi kendala yuridis yang fatal.
”Alur hukum yang seharusnya berjalan adalah kesepakatan, pelepasan hak di BPN menjadi SHM Pemkot, lalu dihibahkan ke banjar. Karena di tengah jalan subjek penerima hibah tidak ada, prosesnya terhenti total sejak tahun 2000,” ujar Agung Aryawan, Senin (9/11/2026).
Akibat status hukum yang menggantung selama lebih dari dua dekade, memicu masalah baru di lapangan. Sejumlah bidang tanah yang seharusnya menjadi ruang publik kini beralih fungsi secara komersial, mulai dari bangunan toko hingga garasi yang disewakan kepada pihak ketiga.
Warga melayangkan kritik keras lantaran hasil pendapatan sewa komersial tersebut tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Di sisi lain, pemanfaatan lahan oleh perangkat dusun dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terlebih ditemukan adanya pembangunan fasilitas pertemuan menggunakan Dana APBDes di atas alas hak yang masih bermasalah.
“Kondisi ini dinilai krusial agar tidak menjadi temuan pemeriksaan hukum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat di kemudian hari,” ujar Gung De Aryawan.
Menyikapi kebuntuan ini, warga bersama elemen masyarakat mendesak Pemkot Denpasar segera mengambil langkah tegas melalui dua opsi penyelesaian. Pembentukan Kelembagaan Adat: Segera memproses pembentukan Banjar Dukuh Sari di bawah Desa Adat Padangsambian Kaja agar proses administrasi pelepasan hak di BPN dapat dilanjutkan secara sah. Pengambilalihan Aset Daerah: Jika pembentukan banjar tidak dapat direalisasikan, Pemkot Denpasar diminta menarik penuh lahan tersebut sebagai aset daerah sekaligus menertibkan segala bentuk pemanfaatan komersial ilegal.
Selain itu, pihak pengembang melalui Dirut CV Karya Baru mendesak Walikota Denpasar agar bersikap adil terhadap seluruh pengembang perumahan di wilayahnya, serta memperketat pengawasan agar tidak ada pengembang yang lolos dalam penerbitan IMB/PBG manakala kewajiban penyerahan 30 persen Fasum Fasos belum terpenuhi secara riil. tra/dx/tim
