Kesepakatan pembentukan unit usaha bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan KSO di hadapan notaris yang disaksikan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Selasa (17/11/2026).
Skema baru ini menjadi langkah penataan kelembagaan pengelolaan Tanah Lot, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola salah satu destinasi wisata unggulan Tabanan.
Bupati Sanjaya menyebut kesepakatan tersebut merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai pandangan, kepentingan, masukan, serta dinamika antarpihak. Ia mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang mampu menyelesaikan proses kerja sama melalui dialog dan kesepahaman bersama.
Menurutnya, perbedaan pandangan selama proses pembahasan harus menjadi ruang untuk menemukan solusi terbaik, bukan penghambat kerja sama.
Sanjaya menekankan pengelolaan Tanah Lot ke depan harus bertumpu pada kebersamaan, profesionalitas, serta keberlanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kesepakatan yang telah ditandatangani, kata dia, tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga komitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.
“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ujarnya.
Ia berharap pola kerja sama baru tersebut mampu menghilangkan sekat kepentingan dan memperkuat sinergi pemerintah daerah, desa adat, pengempon pura, serta Perumda dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Tanah Lot.
Sanjaya juga mengingatkan penandatanganan KSO bukan akhir dari proses, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Seluruh pihak diminta menjalankan kesepakatan secara konsisten dengan mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Asisten II Setda Tabanan I Gusti Agung Rai Dwipayana selaku Ketua Tim Kerja Pembentukan KSO DTW Tanah Lot menjelaskan, pembentukan kerja sama baru dilatarbelakangi berakhirnya PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 17 November 2026.
Penataan pengelolaan tersebut juga mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tertanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim kerja penyusunan KSO Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot untuk merumuskan mekanisme kerja sama yang melibatkan ketiga pihak.
Rai Dwipayana mengatakan, pembentukan KSO ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan, sekaligus memperjelas pembagian hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Melalui pola pengelolaan baru tersebut, DTW Tanah Lot diharapkan dapat dikelola lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Selain menjaga keberadaan kawasan suci serta nilai adat dan budaya, pengelolaan juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi destinasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengelolaan Tanah Lot yang lebih terintegrasi, dengan tetap menjaga kepentingan pemerintah daerah, masyarakat adat, pengempon pura, serta masyarakat Tabanan secara luas. (rls/tbn)




















