Ketiga tersangka masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S yang diketahui bekerja sebagai karyawan swasta. Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK melakukan penahanan pada Senin (16/11/2026). Selanjutnya, ketiganya dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.
OJK menyebutkan, keputusan penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat proses penyidikan.
Selain ketiga tersangka tersebut, penyidik juga menetapkan satu orang lainnya berinisial TGB alias T sebagai tersangka. Yang bersangkutan merupakan karyawan salah satu perusahaan sekuritas dan saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya.
Dalam perkara ini, keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Dugaan praktik tersebut terjadi dalam transaksi perdagangan pada 29 Mei 2023, yang melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta tiga produk waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi perdagangan tersebut.
Rangkaian transaksi yang diselidiki OJK itu diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan, proses penegakan hukum tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menjamin pemenuhan hak-hak para tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lembaga pengawas sektor jasa keuangan itu juga terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari langkah reformasi OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga transparansi, keteraturan, kewajaran, dan efisiensi perdagangan efek, sekaligus meningkatkan perlindungan investor serta kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal nasional. (rls/tim)




















