DENPASAR, OborDewata.com – Kondisi ekonomi yang melambat dan penuh ketidakpastian bak musim pancaroba perlu diwaspadai secara serius oleh masyarakat maupun pemerintah. Pengamat Sosial Politik, Putu Suasta, memperingatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 4–5% tergolong rentan dan telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah.
“Kita harus hati-hati dengan kondisi pancaroba ekonomi ini. Kas pemerintah sudah menipis, akibatnya pajak makin tinggi dan merata di mana-mana. Sementara itu, secara nasional pertumbuhan ekonomi tergolong rendah, pemicu maraknya pabrik dan toko tutup dari Bogor sampai Surabaya, bahkan banyak mal yang habis,” ujarnya pada Rabu (9/9/2026).
Menurut Putu, efek dominonya langsung menghantam daya beli masyarakat akibat minimnya perputaran uang. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk mengubah pola konsumsi dengan lebih bijak. Ia pun merinci kebutuhan yang harus diprioritaskan pada kebutuhan pokok, prioritaskan belanja barang sandang, pangan, dan papan.
Selanjutnya, rem belanja sekunder hindari pembelian barang mewah atau pengeluaran sekunder yang tidak mendesak. Perilaku gaya hidup hemat dengan menerapkan efisiensi anggaran belanja harian agar tidak terjebak masalah finansial.
Di tengah tekanan ini, Putu menilai ekonomi kreatif dan digital menjadi sektor yang paling terbuka untuk bertahan karena modal dan biaya operasionalnya relatif lebih terjangkau. Namun, ia juga menyoroti peran Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai kurang kreatif dan kerap mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang tidak prioritas. Pemda didorong untuk lebih efisien dan memfokuskan anggaran pada pemulihan ekonomi warga, bukan justru membebani masyarakat dengan pajak yang kian tinggi.
“Kalau ekonomi berat dan perut lapar, instabilitas sosial bisa muncul. Konflik lokal, perselisihan antar suku, hingga masalah yang tadinya tenggelam bisa mencuat kembali karena emosi warga jadi lebih sensitif,” pungkasnya. tra/dx
