TABANAN, OborDewata.com – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja di Tabanan, Bali, dengan mempertemukan perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membahas akses pembiayaan dan permodalan.
Diskusi ini membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, mulai dari akses terhadap modal kerja, pengembangan usaha, hingga peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pertemuan ini juga menjadi ruang untuk melihat bagaimana pemerintah, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai ekosistem usaha dapat bekerja bersama dalam membuka akses dan peluang yang lebih besar bagi para pelaku usaha.
Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo ini turut melibatkan perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank BPD Bali, pelaku UMKM lokal, serta pelaku ekonomi kreatif.
Kegiatan ini berlangsung di Nuanu Creative City, yang juga menjadi salah satu contoh ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pelaku usaha lokal, wirausahawan, dan masyarakat dalam kegiatan operasional maupun program komunitasnya.
Akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama bagi UMKM, termasuk bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.
Dalam diskusi tersebut, Komisi VII DPR RI bersama para pemangku kepentingan membahas sejumlah pendekatan yang dapat membuka akses permodalan yang lebih luas, termasuk skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik bisnis kreatif dan aset berbasis kekayaan intelektual.
Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri melihat pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai salah satu peluang untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah juga menargetkan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor ekonomi kreatif, serta mendorong instrumen pembiayaan lainnya, termasuk securities crowdfunding.
Diskusi di Tabanan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan ekosistem usaha agar berbagai peluang pembiayaan dapat lebih mudah dijangkau oleh UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk membuka peluang bagi masyarakat dan usaha kecil. Namun agar potensi tersebut dapat berkembang, para pelaku usaha membutuhkan akses tidak hanya ke pasar dan jaringan, tetapi juga ke skema pembiayaan yang memahami karakteristik bisnis kreatif,” ujar Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Kunjungan kerja ini juga membahas bagaimana pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan kreatif yang lebih luas.
Nuanu menjadi salah satu contoh pengembangan yang melibatkan UMKM, wirausahawan individu, serta badan usaha milik desa (BUMDes) dalam kegiatan operasional dan berbagai program komunitasnya.
Saat ini, Nuanu bekerja sama dengan 668 UMKM di Bali, termasuk lebih dari 370 pelaku usaha perorangan seperti perajin, pemilik warung, pengemudi, penyedia jasa laundry, hingga pekerja kebun. Para pelaku usaha tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, lanskap, katering, transportasi, hingga berbagai kebutuhan operasional sehari-hari. Dalam periode 2023 hingga 2025, jumlah usaha kecil yang terlibat dalam ekosistem Nuanu meningkat hingga empat belas kali lipat.
Diskusi tersebut menyoroti bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem yang lebih besar dapat membuka peluang di luar pengadaan langsung, termasuk akses terhadap konsumen baru, jaringan profesional, kolaborasi, dan eksposur pasar.
“Nuanu dapat menjadi salah satu contoh bagaimana infrastruktur dan ekosistem ekonomi kreatif dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan berkembang,” kata Rahayu. “Yang penting adalah bagaimana model-model seperti ini dapat dipelajari, disesuaikan, dan dikembangkan lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh UMKM dan sektor ekonomi kreatif Indonesia.”
Pemanfaatan produk dan layanan lokal serta kemitraan dengan organisasi berbasis masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
Melalui sejumlah program komunitas, Nuanu melibatkan UMKM dan BUMDes di desa-desa sekitar. Pengadaan kebutuhan untuk program tertentu dilakukan melalui BUMDes di desa tempat program tersebut berlangsung. Model ini telah diterapkan di 18 desa di Tabanan, dengan Nuanu saat ini bekerja sama dengan 38 UMKM dan BUMDes lokal dalam pelaksanaan program-program tersebut.
“Bantuan pangan yang kami salurkan dibeli dan didistribusikan melalui BUMDes, sehingga nilai ekonominya tetap berputar di dalam desa,” ujar I Gede Putu Waisnawa, Ketua BUMDes Beraban. “Ini mendukung perekonomian lokal dan masyarakat yang tinggal di desa.”
Diskusi yang berlangsung juga menyoroti peran koperasi, perajin, wirausahawan, serta organisasi berbasis komunitas dalam memastikan bahwa peluang ekonomi yang tercipta dari sektor pariwisata, pembangunan, dan ekonomi kreatif dapat melibatkan lebih banyak masyarakat.
Bagi Nuanu, menjadi tuan rumah diskusi ini merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus mendengar langsung perspektif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan mengenai tantangan serta peluang yang dihadapi UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
“Kami melihat Nuanu sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar,” ujar Lev Kroll, CEO Nuanu Creative City. “Dari pengalaman kami, ketika pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat saling terhubung, akan semakin banyak peluang yang bisa tercipta. Kami berterima kasih kepada Komisi VII dan seluruh pihak yang terlibat karena telah membuka ruang untuk berdiskusi dan memungkinkan kami berbagi pengalaman yang telah kami pelajari.”
Diskusi ini menjadi bagian dari pembahasan Komisi VII DPR RI mengenai kebutuhan akses pembiayaan dan permodalan bagi UMKM serta pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Komisi VII DPR RI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank BPD Bali, pelaku UMKM lokal, dan pelaku ekonomi kreatif. Kunjungan kerja dan diskusi berlangsung di Labyrinth Dome, Nuanu Creative City, Beraban, Tabanan. mas/sathya
