DENPASAR, OborDewata.com – Pemerintah Provinsi Bali mengingatkan masyarakat agar mewaspadai beredarnya video palsu yang mencatut Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, untuk menawarkan program undian berhadiah mengatasnamakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Video yang beredar di media sosial Facebook tersebut dipastikan merupakan informasi bohong atau hoaks.
Dalam video itu, sosok Ny. Putri Suastini Koster seolah-olah mengajak masyarakat mengikuti program undian Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dengan total hadiah mencapai Rp2 miliar. Masyarakat juga diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Bali maupun Bank BPD Bali tidak pernah menyelenggarakan ataupun mengumumkan program undian sebagaimana yang ditampilkan dalam video tersebut.
“Hasil penelusuran kami menunjukkan video itu merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan dalam video tersebut adalah tidak benar,” ujarnya di Denpasar, Minggu (2/8/2026).
Ia menjelaskan, pelaku diduga memanfaatkan teknologi AI untuk membuat video yang menyerupai tokoh publik sehingga terlihat meyakinkan dan berpotensi mengecoh masyarakat.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi yang menawarkan hadiah maupun program promosi melalui media sosial, terutama yang meminta pengguna mengakses tautan tertentu.
Surja Manuaba juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengklik tautan yang terdapat dalam unggahan tersebut karena berpotensi menjadi modus penipuan maupun pencurian data pribadi.
Menurutnya, setiap informasi yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Bali maupun Bank BPD Bali sebaiknya terlebih dahulu diverifikasi melalui kanal komunikasi resmi kedua instansi tersebut.
Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan unggahan serupa yang mencatut nama pejabat pemerintah ataupun lembaga resmi untuk menawarkan hadiah, investasi, maupun bentuk promosi lain yang mencurigakan.
Pemerintah Provinsi Bali berharap masyarakat semakin bijak dalam menyaring informasi di ruang digital sehingga tidak mudah menjadi korban penyebaran hoaks maupun berbagai modus penipuan berbasis teknologi yang kini semakin marak. (rls/tim)
