BADUNG, OborDewata.com – Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, 6 Juli 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, S.H., membahas Rapat Paripurna DPRD Badung membahas penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyebutkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan kepala daerah, setelah laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Hari ini Bupati Badung telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK,” kata Anom Gumanti.
Menurutnya, setelah menerima penjelasan tersebut, DPRD Badung memiliki kewajiban konstitusional untuk membahas secara komprehensif isi laporan pertanggungjawaban, sebelum nantinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Anom Gumanti juga menambahkan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Setelah laporan pertanggungjawaban kami terima, DPRD wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dari hasil pembahasan itu nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD tahun berikutnya,” kata Anom Gumanti.
Anom Gumanti juga mengatakan, DPRD akan mencermati berbagai aspek penting dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, mulai dari tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Badung.
Selain itu, Anom Gumanti menyampaikan ukuran keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga sejauhmana program pembangunan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan melakukan evaluasi secara objektif, apakah pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah tepat sasaran, sesuai aturan hukum, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah,” terangnya.
Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Anom Gumanti menilai DPRD Badung tidak akan terburu-buru menyimpulkan penyebabnya sebelum dilakukan pembahasan secara mendalam.
Anom Gumanti juga menyoroti besarnya SiLPA dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk efisiensi pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan penghematan melalui tender maupun faktor-faktor lain yang memerlukan kajian lebih lanjut.
“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa SiLPA yang besar berarti pemerintah tidak bekerja. Bisa saja muncul karena efisiensi anggaran atau hasil tender yang lebih rendah dari pagu yang disiapkan. Namun tentu DPRD akan menelusuri penyebabnya secara komprehensif agar memperoleh gambaran yang utuh,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Badung juga akan mengevaluasi rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, anggaran BTT memang disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat atau kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam maupun keadaan luar biasa lainnya.
“Belanja Tidak Terduga (BTT) memang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Namun demikian, kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap pengalokasian maupun realisasinya agar perencanaan keuangan daerah ke depan semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Anom Gumanti menegaskan, DPRD Badung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab guna memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Badung.
Hasil pembahasan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai bahan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah dan penyusunan APBD pada tahun anggaran berikutnya. im/tra/dx
