Mandeknya penyelesaian selama lebih dari dua dekade tersebut dinilai tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah Kota Denpasar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak terkait didesak segera duduk bersama untuk memastikan status dan peruntukan lahan tersebut.
Berdasarkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Penetapan Bersama tahun 2000, pengembang CV Karya Baru yang dipimpin I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja disebut telah menyatakan komitmen menyerahkan 30 persen lahan fasum-fasos kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk selanjutnya dihibahkan kepada masyarakat setempat.
Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Wali Kota Denpasar saat itu, A.A. Gde Ngurah Puspayoga. Namun, proses pelepasan hak dan penyelesaian administrasi pertanahan hingga kini belum juga tuntas.
Sekretaris ARUN Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, yang mewakili tim investigasi warga, menyebut persoalan utama yang menghambat proses tersebut berkaitan dengan belum terbentuknya Banjar Dukuh Sari secara resmi di bawah Desa Adat Padangsambian Kaja.
Menurut dia, terdapat perbedaan kedudukan antara dusun sebagai perangkat pemerintahan desa dinas dan banjar sebagai kelembagaan adat. Perbedaan status tersebut berdampak pada kejelasan pihak yang akan menerima hibah lahan.
“Alur hukum yang seharusnya berjalan adalah kesepakatan, pelepasan hak di BPN menjadi SHM Pemkot, lalu dihibahkan ke banjar. Karena di tengah jalan subjek penerima hibah tidak ada, prosesnya terhenti total sejak tahun 2000,” ujar Agung Aryawan, Senin (9/11/2026).
Persoalan ini memperlihatkan bahwa kesepakatan penyerahan fasum-fasos tidak cukup berhenti pada dokumen komitmen. Kepastian mengenai subjek penerima, proses pelepasan hak, hingga pencatatan aset semestinya segera diselesaikan agar lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
Persoalan semakin kompleks setelah muncul dugaan pemanfaatan sejumlah bidang tanah yang dialokasikan sebagai fasum-fasos untuk kepentingan komersial. Agung menyebut, di beberapa bidang lahan tersebut kini berdiri bangunan toko dan garasi yang disewakan kepada pihak ketiga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengelola lahan, atas dasar hukum apa pemanfaatan dilakukan, serta ke mana aliran pendapatan dari aktivitas penyewaan tersebut.
Menurut Agung, apabila lahan tersebut memang merupakan bagian dari fasum-fasos yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pengelolaan yang jelas. Ia juga mempertanyakan apakah pendapatan dari penyewaan lahan tersebut telah tercatat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pemanfaatan lahan oleh perangkat dusun sebagai pelaba pura juga dinilai perlu ditelusuri dasar hukumnya, mengingat status kepemilikan dan proses hibah kepada lembaga adat belum tuntas.
Sorotan lain muncul terkait keberadaan bangunan tempat pertemuan yang disebut menggunakan dana APBDes di atas lahan dengan status alas hak yang belum jelas.
Agung menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Penggunaan anggaran pemerintah untuk membangun fasilitas di atas tanah yang status hukumnya belum tuntas berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.
Karena itu, ia meminta Inspektorat dan instansi terkait memastikan kejelasan status tanah sebelum penggunaan anggaran publik lebih lanjut dilakukan. Langkah tersebut penting untuk mencegah persoalan di kemudian hari, termasuk potensi temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Warga bersama pihak terkait mendorong adanya keputusan konkret untuk mengakhiri polemik lahan fasum-fasos Dukuh Sari. Setidaknya terdapat dua opsi penyelesaian yang ditawarkan.
Pertama, mempercepat pembentukan kelembagaan Banjar Dukuh Sari di bawah Desa Adat Padangsambian Kaja apabila secara adat dan ketentuan yang berlaku memungkinkan. Dengan demikian, kejelasan subjek penerima hibah dapat diperoleh dan proses administrasi pertanahan bisa dilanjutkan sesuai prosedur.
Kedua, apabila pembentukan banjar tidak dapat direalisasikan, Pemerintah Kota Denpasar diminta memastikan penyelesaian status lahan melalui penguasaan dan pencatatan sebagai aset daerah sesuai ketentuan hukum. Seluruh bentuk pemanfaatan komersial juga perlu dievaluasi dan ditertibkan apabila tidak memiliki dasar perizinan maupun kewenangan yang sah.
Selain menuntut kepastian status lahan, pihak CV Karya Baru juga meminta Wali Kota Denpasar menerapkan perlakuan yang adil terhadap seluruh pengembang perumahan. Mereka meminta pemerintah memastikan kewajiban penyediaan fasum-fasos, termasuk ketentuan proporsi 30 persen sebagaimana dipersoalkan dalam kasus tersebut, diperiksa secara konsisten dalam proses perizinan bangunan.
Polemik Dukuh Sari menjadi pengingat bahwa persoalan fasum-fasos tidak boleh dibiarkan menggantung hanya karena persoalan administrasi dan kelembagaan. Pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai kepemilikan, peruntukan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban aset agar hak masyarakat atas fasilitas publik tidak terabaikan.
Setelah lebih dari dua dekade, warga tentu membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan mengenai kendala administratif. Yang diperlukan adalah keputusan yang jelas, proses yang transparan, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (tim/dx)
