• Redaksi
  • Undang-undang Pers
  • Disklaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Senin, November 23, 2026
  • Login
OborDewata
  • Nasional
    • Daerah
  • Olahraga
  • Ekonomi Bisnis
  • Hukum
  • Sosial Budaya
  • Pendidikan
  • Politik
  • Opini
No Result
View All Result
  • Nasional
    • Daerah
  • Olahraga
  • Ekonomi Bisnis
  • Hukum
  • Sosial Budaya
  • Pendidikan
  • Politik
  • Opini
No Result
View All Result
OborDewata
No Result
View All Result
Home Berita

Sudiana: Pajak Naik Hingga 3.000 Persen Dinilai Bebani Masyarakat Kecil 

Redaksi Obor Dewata by Redaksi Obor Dewata
21/08/2025
in Berita
0

164
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BacaJuga

Konfrontir Isu Pemotongan Upah Pematung Taman Makotek, Ketua Komisi II DPRD Badung Panggil Kadisparda, Pemborong dan Koordinator Pematung

DJP, DJPK, dan PEMDA Perkuat Sinergi Perpajakan untuk Tingkatkan Penerimaan Negara dan Daerah 

MANGUPURA, OborDewata.com – Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Badung yang mencapai hingga lebih dari 3.000 persen menuai tanda tanya besar. Mantan Wakil Bupati Badung, I Made Sudiana, SH., M.Si., yang juga dikenal sebagai pengusaha dan pernah duduk selama dua periode sebagai anggota DPRD Badung, angkat suara terkait kebijakan yang dinilai membebani masyarakat kecil ini.

 

Menurut Sudiana, pemerintah tidak bisa serta-merta menaikkan PBB P2 tanpa memikirkan asas keadilan. Ia menegaskan perlunya mekanisme subsidi bebas pajak, khususnya untuk lahan sawah yang masih berfungsi produktif dan hunian rakyat kecil dengan luas di bawah 5 are.

 

“Di Badung, kenaikan PBB P2 sampai 3 ribu persen lebih. Harusnya ada subsidi bebas pajak seperti lahan sawah termasuk lahan hunian di bawah 5 are. Sehingga kenaikan ini harus dikaji dengan bijak, meskipun pemerintah juga harus berpikir pendapatannya dari mana. Pemerintah harus proaktif,” tegasnya.

 

Sudiana mengingatkan, jika pemerintah hanya mengandalkan zonasi sebagai acuan NJOP, maka kebijakan ini akan timpang dan tidak mencerminkan fungsi nyata dari lahan. Tanah yang bersebelahan, kata dia, bisa memiliki nilai dan manfaat yang sangat berbeda.

 

“Kalau di Badung, pendapatan yang potensial adalah PHR (Pajak Hotel dan Restoran), yang pendapatannya bisa dilihat secara rasional dibandingkan dengan PBB P2. Harus dikaji, tanah-tanah itu dipakai apa? Kalau bicara bumi dan bangunan, secara riil berbeda-beda kalau dilihat sisi manfaatnya dan difungsikan untuk apa bangunan itu. Kan tidak mungkin sama kalau menetapkan NJOP,” paparnya.

 

Ia mencontohkan, lahan sawah yang berada tepat di sebelah vila tentu berbeda fungsi dan nilai ekonominya. Begitu pula bale banjar atau tempat ibadah tidak mungkin dipukul rata dengan hotel dan vila yang bersifat komersial.

 

“Bukan lebih banyak menerapkan zonasi, karena tanah tidak difungsikan sama. Misalnya di samping vila ada sawah, jelas beda penghasilan. Jadi tidak cocok pakai sistem zonasi, tapi berdasarkan fungsi bangunan. Misalnya bale banjar, tempat ibadah, tentu tidak sama fungsinya dengan bisnis hotel atau vila. Dari dulu saya usulkan seperti itu,” ujar Sudiana.

 

Sudiana menilai, jika lahan pertanian diberikan subsidi, itu langkah tepat agar masyarakat tetap bisa memanfaatkan sawahnya. Namun, jika pajaknya tetap tinggi, justru menimbulkan tekanan yang mendorong petani menjual lahannya. Hal ini, menurutnya, bertolak belakang dengan semangat keadilan.

 

“Kalau subsidi lahan pertanian memang bagus, agar bisa memanfaatkan sawahnya. Tapi kalau pajaknya tinggi, sama saja seperti menyusuh mereka menjual. Kalau bicara keadilan, tidak ada seharusnya membayar pajak sama. Apalagi kemampuan bayar tidak ada, masyarakat kan terpaksa membayar pajak. Ini menjadi ironi,” tegasnya lagi.

 

Tak hanya soal keadilan, Sudiana juga menyoroti potensi permainan birokrasi dalam penentuan NJOP jika sistem zonasi tetap dipertahankan. Ia menyebut, dalam praktiknya bisa terjadi perbedaan mencolok antara mereka yang harus membayar pajak tinggi dan yang justru lebih rendah, meskipun berada di wilayah yang sama.

 

“Jangan samakan tanah satu dengan yang lain meskipun berdampingan. Dalam hal ini, birokrasi yang tidak serius dipastikan ada permainan. Ada yang membayar pajak tinggi dan ada yang rendah, kalau NJOP hanya berdasarkan zonasi seperti ini,” pungkasnya.

 

Pernyataan Made Sudiana yang juga Pemangku Pura Dalem Desa Adat Canggu ini menegaskan bahwa persoalan PBB P2 di Badung tidak hanya soal angka, melainkan juga soal asas keadilan, fungsi tanah, serta potensi penyalahgunaan kewenangan birokrasi. ama/ksm/tra

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #Mangupura#Pajak
spot_img
Redaksi Obor Dewata

Redaksi Obor Dewata

Related Posts

Royal Princess Perdana Sandar di Benoa, Ribuan Wisatawan Kapal Pesiar Nikmati Bali
Berita

Royal Princess Perdana Sandar di Benoa, Ribuan Wisatawan Kapal Pesiar Nikmati Bali

13/11/2026
Giri Prasta Tantang Atlet Yongmoodo Bali Tembus Prestasi Internasional
Berita

Giri Prasta Tantang Atlet Yongmoodo Bali Tembus Prestasi Internasional

09/11/2026
Pakar Dunia Bahas Masa Depan AI dan Robotika, Nuanu Creative City Jadi Tuan Rumah Genius Future Summit 2026
Berita

Pakar Dunia Bahas Masa Depan AI dan Robotika, Nuanu Creative City Jadi Tuan Rumah Genius Future Summit 2026

06/11/2026
PLN Gandeng Kejaksaan se-Bali, Kawal Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan
Berita

PLN Gandeng Kejaksaan se-Bali, Kawal Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan

03/11/2026
PLN Peduli Dorong Kemandirian Energi Petani Tabanan, Kotoran Sapi Diolah Jadi Biogas
Berita

PLN Peduli Dorong Kemandirian Energi Petani Tabanan, Kotoran Sapi Diolah Jadi Biogas

29/10/2026
Sambut Allergy Awareness Day, Morinaga Soya Bawa Semangat #SOYAKINBISA ke Denpasar
Berita

Sambut Allergy Awareness Day, Morinaga Soya Bawa Semangat #SOYAKINBISA ke Denpasar

09/10/2026
Next Post
NJOP Naik 3.500%, DPRD Badung Tegas Minta Pemkab Tinjau Ulang Kebijakan Pajak

NJOP Naik 3.500%, DPRD Badung Tegas Minta Pemkab Tinjau Ulang Kebijakan Pajak

ADVERTISEMENT
  • Trending
  • Comments
  • Latest
9 Iblis yang Kerap Menyesatkan Manusia Menjadi Setan

9 Iblis yang Kerap Menyesatkan Manusia Menjadi Setan

04/06/2025
Menakar Substansi Demokrasi Kabinet Merah Putih

Menakar Substansi Demokrasi Kabinet Merah Putih

08/08/2026
Kebijakan Sosial  Kabinet Merah putih Membatasi Inisiatif Lokal

Kebijakan Sosial Kabinet Merah putih Membatasi Inisiatif Lokal

17/08/2026
Kremasi di Bali, Pilihan Budaya atau Pelarian dari Tekanan Sosial?

Menagih Janji Sekolah Gratis 0 Rupiah di Tengah Pungutan Komite yang Mencekik

18/08/2026
Bupati Tabanan Sembahyang di Pura Luhur Batukau Berdoa Pandemi Covid-19 Segera Berlalu

Bupati Tabanan Sembahyang di Pura Luhur Batukau Berdoa Pandemi Covid-19 Segera Berlalu

0
Tekan Penyebaran Covid-19, PDIP Bali Dukung dan Kawal Kebijakan PPKM Darurat

Tekan Penyebaran Covid-19, PDIP Bali Dukung dan Kawal Kebijakan PPKM Darurat

0
PLN Berikan Stimulus pada Masyarakat Kecil di tengah Pandemi Covid-19

PLN Berikan Stimulus pada Masyarakat Kecil di tengah Pandemi Covid-19

0
Dandim dan Kapolres Tabanan Distribusikan Sembako untuk Warga Terdampak PPKM Darurat

Dandim dan Kapolres Tabanan Distribusikan Sembako untuk Warga Terdampak PPKM Darurat

0
Kemiskinan  Proporsional Turun, Jumlah Penduduk Miskin Tetap Tinggi

Potret Kerentanan Pekerja Indonesia: Setengah Pengangguran dan Pekerja Miskin

21/11/2026
Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

20/11/2026
Tiga Kapal Pesiar Internasional Sandar di Benoa, Pariwisata Bali Berpeluang Raup Dampak Ekonomi Lebih Besar

Tiga Kapal Pesiar Internasional Sandar di Benoa, Pariwisata Bali Berpeluang Raup Dampak Ekonomi Lebih Besar

20/11/2026
Dubes Qatar Usulkan Tambahan Penerbangan Langsung ke Bali, Koster Beri Respons Positif

Dubes Qatar Usulkan Tambahan Penerbangan Langsung ke Bali, Koster Beri Respons Positif

20/11/2026
Currently Playing
Kemiskinan  Proporsional Turun, Jumlah Penduduk Miskin Tetap Tinggi

Potret Kerentanan Pekerja Indonesia: Setengah Pengangguran dan Pekerja Miskin

21/11/2026
Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

20/11/2026
Tiga Kapal Pesiar Internasional Sandar di Benoa, Pariwisata Bali Berpeluang Raup Dampak Ekonomi Lebih Besar

Tiga Kapal Pesiar Internasional Sandar di Benoa, Pariwisata Bali Berpeluang Raup Dampak Ekonomi Lebih Besar

20/11/2026

TENTANG OBOR DEWATA

Obordewata merupakan salah satu media online yang terpecaya dengan menyajikan berita secara aktual.

obordewata.png
Obordewata
  • Redaksi
  • Undang-Undang Pers
  • Disklaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 obordewata.com

No Result
View All Result
  • Nasional
    • Daerah
  • Olahraga
  • Ekonomi Bisnis
  • Hukum
  • Sosial Budaya
  • Pendidikan
  • Politik
  • Opini

© 2026 obordewata.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d