BALI, OborDewata.com – Wacana efisiensi oleh Presiden Prabowo dan Pemerintah Pusat memantik berbagai aksi dan reaksi di masyarakat. Termasuk aksi di Pulau Dewata Bali.
Aliansi Bali Tidak Diam menggelar seruan aksi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ di depan Gedung DPRD Bali pada Senin, 17 Februari 2025.
Seruan aksi ini menyikapi sejumlah anggaran pendidikan, turut menjadi sasaran efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemangkasan ini, imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp306,7 triliun.
Seruan aksi Aliansi Bali Tidak Diam terdiri dari ratusan mahasiswa. Jumlah masa Aliansi Bali Tidak Diam ini terdiri dari 250 mahasiswa.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM UNUD), I Ketut Indra Adiyasa menjelaskan efisiensi anggaran berdampak ke beberapa sektor pendidikan seperti pemotongan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), perkuliahan di Perguruan Tinggi, tentu berpengaruh ke organisasi kemahasiswaan (Ormawa).
“Berpengaruh ke program kerja yang terbatas oleh Rektorat. Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama itu malah jadi prioritas pendukung. Itu yang menjadi fokus kita, kenapa itu bukan jadi prioritas utama,” jelas Indra.
Dalam aksi, massa membawa 5 tuntutan. Pertama, menuntut semua pihak pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025.
Kedua, mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis, serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan pada sektor utama.
Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera membayarkan dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen yang belum terbayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak dosen berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Keempat, menolak perguruan tinggi untuk mengurus izin tambang dalam pembaharuan UU Minerba. Kelima, menuntut Presiden Republik Indonesia melakukan pemerataan pendidikan melalui akses pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa.
“Itu lima tuntutan yang kita bawa. Jadi sekiranya para Dewan Perwakilan Rakyat membuat video pernyataan atau penandatanganan pakta integritas,” imbuhnya.
Menurutnya, jika membayangkan skema pemotongan anggaran pendidikan ini tentu akan berdampak ke semua sektor. “Kami menunggu hasil atau itikad baik dari bapak-bapak di dalam. Jikalau ada hasil konkret dan tujuan ke depannya kita bakal perhitungkan lagi. Jikalau memang tidak ada jawaban, kita akan menggelar aksi lagi,” tandasnya.
Setelah Aliansi Bali Tidak Diam melakukan orasi sekitar 1 jam, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack temui massa di Wantilan DPRD Bali.
“Kami kirimkan (surat tuntutan mahasiswa) ke Kemendagri. Ini mahasiswa, ini bagian Rakyat Bali dan bagian generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan. Saya terima kasih, mereka bisa sopan santun masuk. Damai berani menyampaikan aspirasi,” kata Dewa Jack.
Ia juga menerangkan, DPRD Provinsi Bali sepakat membuka kapanpun masyarakat Bali, siapapun berkepentingan dengan pemerintah dan DPRD Bali jika bersurat serta menginformasikan dengan baik, maka aspirasinya akan penerimaan dengan baik pula.
Sementara itu, Gubernur terpilih Provinsi Bali, I Wayan Koster, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di wilayahnya telah ada sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan hanya sejak pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini Koster sampaikan di kantor Kemendagri usai ia menjalani tes kesehatan pada Senin (17/2/2025).
“Jadi saya perlu menyampaikan, bahwa mengenai pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, sesungguhnya di Pemprov Bali sudah ada pada saat COVID-19, 2020 sampai 2022. Itu efisiensi anggaran lebih tajam dari yang ada dalam instruksi Bapak Presiden,” ujar I Wayan Koster.
Koster berpendapat bahwa efisiensi anggaran ini, bertujuan membangun keuangan dan kesehatan fiskal yang baik bagi negara. Menurutnya, instruksi Presiden untuk membangun APBN dan APBD yang sehat serta fiskal yang bagus bagi pusat dan daerah adalah langkah yang sangat baik.
“Saya kira itu sesuatu yang sangat baik bagi daerah untuk menyelaraskan efisiensi anggaran di program-program di APBD ini. Menurut saya bagus,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa meski efisiensi anggaran ini tidak menghambat program kerja, Koster mengakui bahwa kapasitas program memang mengalami penurunan. “Menghambat tidak, tapi mungkin kapasitas berkurang sedikit. Kan yang banyak berkurang perjalanannya,” tambahnya.
Aspek pemangkasan anggaran mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen, serta pemotongan pada rapat, makanan, minuman, biaya operasional, pemeliharaan, dan infrastruktur. “Paling banyak perjalanan dinas 50 persen, kemudian rapat-rapat, makanan minuman, operasional, pemeliharaan. Ada juga infrastruktur fisik,” jelas Koster. (SHA)
