JAKARTA, OborDewata.com – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari dalam rilis resmi pada Kamis (31/3/2022) mengatakan, penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022.
“Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Berikut daftar barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN, antara lain: barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Sedangkan jasa yaitu, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Serta vaksin, buku pelajaran dan kitab suci air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap) listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA) rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional. Begitu juga dengan mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak. Begitu juga dengan minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi, emas batangan dan emas granula, senjata/alutsista dan alat foto udara.
Berikut daftar barang tertentu dan jasa tertentu tetap tidak dikenakan PPN barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, sedangkan jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering. Serta uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Ditambah lagi jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%, pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta; c) fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%; d) layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Milyar tetap diberikan.
Rahayu Puspasari menambahkan, di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
“Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti: e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online. dx
