DENPASAR, OborDewata.com – Setelah menunjuk Plh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BKPSDM), agar Kepala BKPSDM Ketut Lihadnyana fokus sebagai Penjabat (Pj) Buleleng, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya juga membubarkan kelompok ahli (pokli) bidang pembangunan melalui surat dari Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Ketika dikonfirmasi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Made Gunaja, melalui sambungan telepon dan chat media sosial terkait surat pemberhentian Pokli Bidang Pembangunan Gunaja tidak menjawab.
Sementara itu Pj. Gubernur Bali Sang Made ingin fokus menuntaskan kemiskinan ekstrem. Ia meminta terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Pembahasan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/9/2023)
“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj. Gubernur yang terus melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan kepala daerah. Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj. Gubernur Bali. Disebutkan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Pj. Gubernur Sang Made Mahendra berharap bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen
“Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024,” tegasnya lagi.
Untuk mempercepat penanganan, purnawirawan itu akan membentuk tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Walikota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.
“Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali yang diawasi oleh Ketua Pelaksana Harian di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya lagi.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengutip data tahun 2022 yang menyebut dua kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%). Sehingga Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi nyata saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. “Diharapkan dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran,” ucapnya. ari/sathya
