JAKARTA, OborDewata.com – Pemerintah pusat tengah mengenjot pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi di Indonesia terus didorong untuk menguatkan perekonomian nasional. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong agar pembangunan lapangan hulu minyak dan gas abadi Blok Masela dapat segera terselesaikan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada Jumat (2/9/2022). “Blok masela itu terus kita dorong, yang semula dulu sebetulnya sudah akan jalan Inpex kemudian Shell, tetapi karena saat itu harganya (minyak) rendah sehingga ada satu yang mundur, pengerjaannya juga ikut mundur,” ujar Presiden. “Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela,” tambahnya.
Menurut Presiden Jokowi, Blok Masela nantinya dapat berdampak besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, utamanya di Saumlaki. Kepala Negara juga meyakini produksi liquefied natural gas (LNG) Masela dapat berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Maluku. “Yang mendapatkan keuntungan besar nanti kalau Blok Masela adalah di Kepulauan Tanimbar, di Saumlaki. Dan itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku,” lanjutnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada 24 Agustus 2022 lalu, menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan Indonesia Investment Authority (INA) untuk turut masuk dalam proyek pengembangan Blok Masela.
“Arahan Bapak Presiden ini untuk segera dinegosiasikan dan dicarikan investor baru termasuk mempertimbangkan INA untuk masuk di dalam proyek tersebut,” kata Airlangga. Namun anehnya, Pemerintah Bali berharap bisa merealisasikan LNG (Liquifiied Natural Gas) untuk mewujudkan Pulau Dewata mandiri energi dan energi bersih. Namun sayangnya, rencana realisasi LNG tersebut masih pro kontra di lapangan. Sedangkan, Gubernur Bali Wayan Koster pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang ramah lingkungan ini, berdampak pada penuruan emisi karbon, bergerak menuju Net Zero Emission, sejalan dengan perkembangan kehendak dunia global. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, telah dijadikan acuan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: “Hijau, Tangguh, Sejahtera”, yang diluncurkan secara resmi oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, pada hari Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021.
Penguatan Bali Era Baru, juga telah dilaksanakan dengan memberlakukan Tata-Titi Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru, dengan menyelenggarakan peringatan Rahina Tumpek secara Niskala dan Sakala. Tata-Titi Kehidupan Krama Bali diselenggarakan sebagai upaya serius internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi sebagai laku hidup sehari-hari Nak Bali yang berkarakter dan berjati diri, sekaligus benteng ketahanan budaya dalam menghadapi arus deras dinamika perubahan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global, serta intervensi budaya asing. Demikian disampaikan ketika acara “Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Bali” di Denpasar, Minggu (14/8/2022). Kegiatan itu juga bertepatan pada Hari Pramuka ke-61 yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Wakil Ketua DPRD Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry.
Bahkan pencapaian Pembangunan Bali yang telah terwujud secara nyata dalam 4 tahun ini, mencakup keseluruhan 5 (lima) Bidang Prioritas, yaitu: penguatan dan pemajuan Desa Adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal Bali ditandai dengan semakin semarak Krama Bali menyelenggarakan berbagai bentuk aktivitas Adat dan Budaya; meningkatnya penyediaan pangan yang berkualitas melalui pertanian organik, menuju Bali Pulau Organik; semakin membaiknya kualitas layanan dan jaminan kesehatan; meningkatnya akses dan mutu pendidikan; peningkatan kompetensi dan pelindungan tenaga kerja, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali; penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat; keberpihakan secara kuat dan konsisten pada penggunaan produk lokal Bali; dan bergerak menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Pemerintah Bali berharap bisa merealisasikan LNG (Liquifiied Natural Gas) untuk mewujudkan Pulau Dewata mandiri energi dan energi bersih.
Dalam proses realisasi perwujudan pemanfaatan ruang baik untuk lokasi lokasi terminal LNG, masih tetap diperlukan kajian-kajian untuk memastikan kelayakan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun agenda besar mewujudkan cita-cita Bali mandiri energi dan energi bersih menjadi prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan listrik Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Pulau Dewata. Bahkan Gubernur Bali telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PLN terkait penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali bertempat di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (20/8/2019). Oleh karena, Gubernur Bali yang memprakarsai kemandirian energi menggunakan energi bersih di Provinsi Bali mendapatkan apresiasi dari Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.
Dalam kerjasama tersebut PLN dan Pemerintah Provinsi Bali menyepakati beberapa poin, diantaranya pembangunan Jawa Bali Connection 500 kilovolt untuk memperkuat sistem Bali, pengembangan pembangkit dalam RUPTL, pembangunan insfrastruktur hub LNG dan terminal LNG, peningkatan pasar kendaraan listrik dan kompor listrik dan peralatan lainnya, peningkatan kapasitas jaringan listrik menuju jaringan cerdas, pembangunan pembangkit energi bersih serta penerapan tarif khusus untuk membiayai pemanfaatan energi bersih. Dengan hal tersebut, Gubernur Bali telah menugaskan Perumda Kerta Bali Saguna dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya di luar areal Mangrove. Maka PT. Dewata Energi Bersih Program Pembangunan Terminal LNG Sidakarya merupakan penugasan kepada Perumda Kerta Bali Saguna, membentuk PT. DEB dengan PT. PLN GG untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan energi, yaitu Bali Mandiri Energi Dengan Energi Bersih.
Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, maka Gubernur Bali dikatakan telah memanggil jajaran Perumda Kerta Bali Saguna beserta PT. DEB, agar memperhatikan dengan serius aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Terminal LNG Sidakarya, serta mengkaji kembali konsep pembangunan Terminal LNG Sidakarya dengan memperhatikan beberapa hal, seperti Pembangunan Terminal LNG tidak boleh berdiri sendiri, tanpa memerhatikan wilayah desa/ kelurahan yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang dilakukan harus bersifat pembangunan kawasan. Di dalam kawasan berisi Pembangunan Terminal LNG Sidakarya, skema pengembangan, perekonomian yang memberi manfaat untuk Desa/Kelurahan Sidakarya, Serangan, Sesetan, Pedungan, dan Intaran. Pembangunan Terminal LNG Sidakarya tidak boleh mematikan aktivitas perekonomian, nelayan, di Desa/Kelurahan terdampak, serta meminimumkan risiko kerusakan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah Desa/Kelurahan terdampak.
Sebelumnya juga, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen terus mendukung penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mengembangkan investasi hijau di pasar modal Indonesia. Bahkan Para Menteri Energi negara-negara G20 menyepakati Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (COMPACT). Dokumen ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam mempercepat transisi energi yang akan menjadi pondasi dan acuan bagi negara anggota G20 dalam percepatan transisi energi yang dilakukan. “Kami sangat senang karena inisiatif kami, yakni Bali COMPACT disetujui oleh semua negara anggota G20. Itu berarti Bali sekali lagi akan diakui sebagai pulau yang memproduksi hal yang bermanfaat bagi masyarakat dunia,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pada Press Statement di hadapan media, usai menutup Sidang Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) Presidensi G20 Indonesia, di Nusa Dua Bali, Jumat (2/9).
Selanjutnya, Bali COMPACT akan disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Negara G20 di Bali November 2022 mendatang. Arifin juga mengatakan, diskusi yang dilakukan Menteri-Menteri Energi ini menghasilkan Chair”s Summary, yakni catatan dari seluruh intervensi yang disampaikan pada Energy Transitions Working Group (ETWG) di Yogyakarta, Labuan Bajo, dan terakhir di Bali. “Output dari ETWG dan ETMM ini berupa Chair”s Summary, di mana kami menuangkan seluruh isi diskusi yang telah dikemukakan selama rapat dan diskusi berlangsung,” tambah Arifin. Selain Bali COMPACT, Indonesia juga mengajukan Bali Energy Transitions Roadmap sebagai inisiatif untuk memberikan kontinuitas pada agenda global untuk memperkuat kerja sama internasional dan arsitektur energi. “Roadmap Presidensi ini menetapkan aksi multi-years sukarela untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan meletakkan jalur menuju Net Zero Emission (NZE) atau Karbon Netral sesuai dengan kondisi nasional,” tandasnya.
Peta jalan ini memberikan kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi melalui tiga prioritas utama, yakni pengamanan aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi pintar dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi bersih. “Tindakan-tindakan yang dilakukan pada ketiga prioritas ini merupakan dasar untuk bekerja menuju rencana aksi G20 yang lebih luas, untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan dapat dipertimbangkan sebagai program kerja Presidensi G20 berikutnya,” pungkas Arifin. tim/aya/ama/ksm
