BADUNG, OborDewata.com – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat langkah menghadapi perubahan iklim dengan mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal. Selain menjaga kelestarian lingkungan, berbagai potensi alam yang dimiliki Pulau Dewata kini juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, aksi iklim yang dibangun Bali bukan semata-mata sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim. Upaya tersebut telah menjadi bagian dari arah pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal itu disampaikan Koster saat memberikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9).
Menurut Koster, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis pembangunan dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Koster.
Ia menjelaskan, pembangunan dan aksi iklim Bali bertumpu pada keseimbangan tiga unsur utama, yakni Manusia Bali, Alam Bali dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arah pembangunan Pulau Dewata.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Koster, harus dilakukan melalui pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, berbagai aset alam seperti hutan, ekosistem pesisir, mangrove dan padang lamun harus tetap dijaga. Sementara kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai dan kearifan lokal dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Koster menyebut Bali memiliki sejumlah aset nyata yang dapat menjadi modal besar dalam mengembangkan ekonomi hijau. Potensi tersebut tersebar di sektor energi terbarukan, blue carbon, pertanian hingga kehutanan.
Di sektor energi bersih, Bali saat ini telah memiliki sekitar 45 megawatt peak (MWp) pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terpasang. Selain itu, tercatat sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat telah digunakan, dengan dukungan 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi besar juga dimiliki Bali dalam pengembangan blue carbon. Pulau Dewata memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove dan sekitar 1.307 hektare padang lamun. Dari total kawasan mangrove tersebut, sekitar 88 persen berada dalam kategori lebat.
Potensi itu dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Tidak hanya sektor pesisir, Bali juga memiliki peluang besar dalam pengembangan karbon pertanian. Sekitar 52.909 hektare atau 82 persen dari total lahan sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik.
Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits di masa mendatang.
Sementara di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan. Kawasan tersebut terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Menurut Koster, seluruh potensi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai angka maupun aset ekologis semata. Dengan tata kelola yang tepat, aset alam Bali dapat berkembang menjadi sumber ekonomi baru tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Namun demikian, pengembangan ekonomi karbon harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan didukung tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat Bali.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang utama kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek ekonomi dan investasi, yakni pengembangan blue carbon melalui mangrove dan padang lamun, pengembangan energi surya melalui PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pertanian organik dan soil carbon.
Khusus pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang investasi dengan target tahap awal sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga mencapai 700 sampai 1.200 MWp.
Pengembangan energi surya tersebut diarahkan untuk mempercepat transisi energi bersih sekaligus membuka peluang pengembangan renewable energy certificate dan carbon credit.
Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengoptimalkan seluruh potensi tersebut. Kolaborasi diharapkan dapat melibatkan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.
Meski membuka peluang investasi, Koster menekankan seluruh kerja sama harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal itu penting untuk memberikan kepastian, melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada Bali.
Dengan pendekatan tersebut, aksi iklim Bali tidak hanya diarahkan untuk mengurangi emisi karbon. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai telah memiliki fondasi kebijakan serta aset lingkungan yang kuat untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mampu mengintegrasikan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan hingga kawasan hutan dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai Bali tidak hanya memiliki potensi menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh dalam pengembangan carbon credit dan biodiversity credit yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Rob menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar seluruh potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur dan memenuhi standar internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” katanya.
Melalui pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan dan memiliki daya saing di tingkat global. (rls/tim)
