BADUNG, OborDewata.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Istimewa bertema “Rumaketing Taksuning Bhuwana” yang bermakna menyatukan semua potensi untuk membangun Badung. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Minggu, (16/11/2025).
Disela kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama para Wakil Ketua, serta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda I.B. Surya Suamba, dan pimpinan lembaga daerah dan vertikal, anggota Forkopimda, jajaran OPD, KPU–Bawaslu, hingga Fraksi DPRD Badung.
Dirinya menyebutkan, bahwa Paripurna Istimewa ini menjadi momentum penting bagi Bupati Badung untuk melaporkan capaian dan rencana pembangunan ke depan.
“Di sinilah kita berikan ruang kepada Bupati untuk menyampaikan kepada masyarakat Badung program-program yang sudah dan akan dicapai,” ujarnya.
Dirinya menilai Bupati Badung, Adi Arnawa yang baru delapan bulan menjabat telah menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor.
“Tadi sudah banyak dijelaskan, dan saya kira sangat lengkap,” ucapnya.
Kemudian, Dirinya mengatakan adanya penyesuaian signifikan terkait pembahasan APBD 2025.
Kondisi pendapatan daerah yang tidak tercapai membuat seluruh program di masing-masing dinas harus melalui proses rasionalisasi.
Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 10,5 triliun, kini harus diturunkan menjadi Rp 9,5 triliun. Sementara APBD Badung yang sempat dirancang sebesar Rp 13 triliun, direvisi menjadi Rp 10,3 triliun.
“Inilah langkah yang baik. Prestasi tidak selalu dilihat dari angka kenaikan. Yang terpenting adalah pengelolaan anggaran yang realistis,” jelasnya.
Dirinya juga menyoroti efisiensi yang sudah dilakukan, termasuk penghematan mencapai Rp 25 miliar, sebagai bukti keseriusan dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Dewan mendukung penuh agar anggaran Badung tetap realistis dan tepat sasaran,” cetusnya.
Meski dilakukan rasionalisasi, Dirinya memastikan bahwa program prioritas tetap menjadi fokus utama, termasuk mandatory spending serta kebutuhan pokok masyarakat. mas/pril
