BADUNG, OborDewata.com — Di tengah sorotan atas lonjakan pendapatan fantastis dalam tiga tahun terakhir, DPRD Kabupaten Badung mengambil sikap berbeda, bukan berpesta angka, melainkan melangkah realistis.
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 harus berpijak pada kondisi nyata, bukan sekadar optimisme berlebihan, hal ini disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria.
“Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Bisa saja muncul kejutan global—perang di Asia, gejolak ekonomi, atau hal-hal tak terduga lainnya. Karena itu, lebih baik APBD kita disusun berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya, Kamis, (23/10/2025) di Badung.
Menurut Dirinya, walau pendapatan daerah Badung terus meningkat, penyusunan anggaran perlu dilakukan dengan kepala dingin.
“Kalau tahun 2025 realisasi PAD kita sekitar Rp7 triliun sampai Rp7,5 triliun, ya realistisnya kita pasang di angka itu saja untuk tahun 2026,” ujarnya.
Diri menilai banyak daerah sering terjebak euforia ketika pendapatan naik signifikan.
“Obsesi kita terlalu tinggi. Begitu pendapatan naik, kita tepuk tangan, seolah tak ada batasnya. Tapi tiga tahun terakhir target PAD sering tak tercapai. Karena itu, RAPBD 2026 sebaiknya dibangun dengan kaca cermin realisasi 2025,” bebernya.
Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar perencanaan APBD benar-benar bisa dieksekusi tanpa revisi besar-besaran di tengah jalan.
“Kita duduk bersama, cari titik temu. APBD harus bisa dijalankan secara tenang, damai, dan tepat sasaran,” cetusnya.
Dirinya menyebutkan, kekuatan keuangan Badung bukan di besarnya angka, tetapi di ketepatan strategi dan efektivitas penggunaannya.
“Yang penting bukan tinggi targetnya, tapi seberapa nyata anggaran itu memberi dampak untuk masyarakat,” pungkasnya. mas/pril
