DENPASAR, OborDewata.com – Para pengguna Bus Trans Metro Dewata, supir, dan operator lakukan audiensi ke kantor DPRD Bali pada, Senin (13/1/2025). Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack.
Pengguna Bus Trans Metro Dewata sekaligus pembuat petisi kembalikan Bus Trans Metro Dewata, Dyah Rooslina pada Audiensi tersebut menjelaskan tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi dan dapat mengoperasikan kendaraan pribadi seperti lansia dan disabilitas.
“Terlebih juga mahasiswa, para pedagang asongan yang acapkali menggunakan Bus Trans Metro Dewata. Belum lagi pekerja formal non formal. Karena itu saya buat petisi ini karena masyarakat butuh. Terlebih ada UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 39 menyatakan Pemda dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyediakan transportasi umum,” ucapnya.
Lalu pemerintah belakangan juga menyatakan dan menggemborkan ayo masyarakat kembali ke transportasi publik untuk kurangi kemacetan dan tingkat kemacetan, kenapa disaat semua masyarakat sudah mengikuti aturan itu kembali ke transportasi publik tiba-tiba transportasi ini dihentikan dengan alasan tidak adanya anggaran.
“Sangat menyedihkan untuk Provinsi Bali yang sudah terkenal dikancah dunia beralasan penghentian operasional Bus Trans Metro Dewata sebab tidak ada anggaran. Padahal kata Dyah dari Tahun 2023 sudah dikatakan per 1 Januari 2025 transportasi ini diserahkan pada Pemda. Ia pun bertanya mengapa pengoperasian Bus Trans Metro Dewata tidak dianggarkan setelah itu. Padahal PAD Bali 2024 semester satu sudah 3,1 triliun mungkin sekarang sudah 6 triliun masuk ditambah adanya pungutan wisatawan asing. Jadi pos-pos anggaran untuk bus ini beroperasi ada. Kalau nunggu sampai pelantikan Gubernur saya tidak paham bagaimana nasib mereka seperti pedagang asongan,” paparnya.
Sementara itu Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack pada Audiensi tersebut mengatakan transportasi umum ini harus ada di Bali. Bus Trans Metro Dewata kemarin itu diadakan atau difasilitasi oleh pusat, untuk transportasi umum dikawasan Sarbagita dengan anggaran Rp80 miliar pertahun.
“Saya baru duduk dengan Gubernur, jadi urusan pendanaan, pembiayaan dari APBN oleh Kemenhub kontraknya sampai tanggal 6 Desember 2024. Pencoblosan tanggal 27 November 2024, Menterinya terganti. Saya melihat proses dari 6 Desember 2024 sampai hari ini kalau kami disurati ini bahwa diputus kami anggarkan. Cara menganggarkan kalau urusan anggaran induk 2025 kami membahasnya setahun sebelumnya,” sebut, Dewa Jack.
Dewa Jack mengaku, DPRD Bali tidak diberi tahu bahwa Bus Trans Metro Dewata kontraknya akan habis pada 1 Januari 2025. Terlebih saat ini Gubernur yang menjabat di Bali statusnya masih Penjabat Gubernur. Dewa Jack mengatakan akan memproses penganggaran Bus Trans Metro Dewata di APBD perubahan Tahun 2025 namun ia belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanismenya. Politisi yang berasal dari Banjar, Buleleng ini juga menuturkan bahwa Gubernur Definitif lah yang dapat mempergunakan anggaran sementara PJ Gubernur ini sifatnya terbatas.
“Kami di DPR kalaupun diajak bicara proses ini saya pikir tidak maksimal berjalan. Harus menanti Gubernur yang akan datang karena ini Gubernur terpilih pengguna anggaran kalau PJ penggunaan mendagri terbatas dia. Kita disituasi apes, saya yakin begitu dilantik koster saya ajak bicara dan beliau sudah keluarkan statement untuk itu. Pokli juga bingung kasih SK keputusannya Pergub dan Gubernurnya belum definitip tidak memiliki hak. Jadi yakinlah bahwa ini akan jalan lagi yang tidak bisa saya janjikan adalah kemampuan keuangan daerah. Koridornya juga berapa nanti berkurang tetap, bertambah saya belum bisa putuskan,” sambungnya.
Sebelumnya, PJ Gubernur Bali telah mengambil dua koridor Trans Sarbagita untuk menggantikan posisi Bus Trans Metro Dewata sementara waktu untuk bisa menjawab dari keluhan masyarakat.
“Itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara karena kami tahu proses anggaran ini tidak semudah yang dipikirkan kami ada proses disini dan hari ini per1 Januari sudah berjalan anggaran induk 2025 yanh sudah diproses setahun sebelumnya. Biaya-biaya harus ada nomenklaturnya dan ini tiba-tiba. Jadi maunya dibuka semuanya koridornya,” tutupnya. tim/dx
