BADUNG, Obordewata.com – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, melaporkan bahwa dana hibah untuk KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri, dan TNI di Bali telah terealisasi 100 persen untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2024. Penandatanganan NPHD untuk hibah dari Provinsi ke Kabupaten/Kota di Bali juga telah dilakukan serentak di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Laporan tersebut disampaikan dalam sambutan acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Bali dan Nusa Tenggara, yang bertempat di BNDCC, ITDC Nusa Dua, pada Selasa (30/7).
Menurut Mahendra Jaya, rincian dana hibah dari Provinsi Bali kepada KPU Daerah sebesar Rp. 155 miliar, Bawaslu Daerah Rp 41 miliar, Polri Rp30 miliar, dan TNI Rp9 miliar. Sedangkan total dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali adalah Rp. 300 miliar untuk KPU Daerah, Rp. 80 miliar untuk Bawaslu Daerah, Rp. 68 miliar untuk Polri, dan Rp. 24 miliar untuk TNI.
“Kami juga melaporkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali telah berjalan aman, lancar, dan sukses dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis,” jelasnya. Tingkat partisipasi pemilu di Bali mencapai 83,34%, lebih tinggi dari partisipasi nasional yang sebesar 81,7%. “Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu juga sangat baik, ditandai dengan pemilu yang aman, lancar, jujur, adil, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Mahendra Jaya juga menegaskan bahwa penegakan hukum dalam Pemilu dilakukan dengan kepastian hukum, di mana semua masalah dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. “Dengan kerja keras dan kebersamaan atau Ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam Pemilukada serentak tahun 2024,” ujarnya.
Menkopolhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengapresiasi realisasi dana hibah oleh Provinsi Bali dan berharap daerah-daerah lain di Nusa Tenggara dapat mengikuti jejak Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan.
Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024, Pemilukada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 545 daerah di Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu agar Pemilukada serentak dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
Ia juga mengingatkan agar ASN, TNI, dan Polri bersikap netral dan bekerja sesuai hukum yang berlaku. “Hal ini penting agar tidak ada masalah selama Pemilukada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu,” jelasnya.
Hadi Tjahjanto juga meminta media untuk memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bebas dari hoax. Selain itu, ia berharap masyarakat turut serta membantu terwujudnya Pemilukada yang damai, tertib, dan lancar serta mengawasi jalannya Pilkada agar sesuai aturan yang berlaku.
Acara tersebut juga menghadirkan narasumber seperti Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, ASOPS Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis, dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel. Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Tysa Novenny dan ditutup dengan Deklarasi Pilkada Damai oleh seluruh peserta rakor dari berbagai unsur di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. rls/ay/dx
