Politik

Putu Parwata: Pemerintah Mesti Sikapi Sorotan Fraksi-fraksi DPRD Badung

876 Views

MANGUPURA, OborDewata.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan sejumlah statement terkait pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Badung pada rapat paripurna yang digelar Jumat (12/7/2024). “Ada beberapa hal yang sangat menarik dan menjadi sorotan fraksi-fraksi dan memang harus disikapi secara strategis melalui kebijakan pemerintah,” tegasnya di hadapan puluhan wartawan baik media cetak, elektronik dan wartawan media online.

Fraksi Badung Gede, ujar Parwata, tetap berkonsentrasi terhadap infrastruktur, jalan, gorong gorong, dan jalur-jalur jalan yang krodit. Demikian juga dengan masalah persampahan dan air bersih terutama di Badung Selatan. “Ini kemudian dimasukkan ke dalam RPJP-nya. Bagaimana Badung ini terus berinovasi dengan karakternya yaitu adat, budaya, tradisi yang sudah ada sehingga mampu menopang sektor pariwisata,” ujarnya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Fraksi Partai Golkar. Ada beberapa yang sangat menarik yang tentunya sama yang disampaikan dengan Fraksi PDI Perjuangan. Pertama adalah implementasi daripada kebijakan strategis, arah kebijakan daripada penguatan transformasi ekonomi. “Ya penguatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan ini yang dirancang,” katanya.

Maka, tegas Putu Parwata, ini harus menjadikan satu hal yang prinsip, yang wajib dituangkan dalam RPJP 2025-2045. Ini merupakan dorongan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Satu adalah bagaimana wajah kota ini bagus, yang kedua infrastrukturnya bagus, kebutuhan airnya bagus dan kebijakan digitalisasi teknologi harus dikembangkan secara maksimal.

Dari poin-poin pandangan fraksi itu, ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, harus dirangkai kembali oleh Bappeda, Sekda dan beberapa stakeholder lainnya. Ini harus dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang Badung 2025-2045 semesta berencana.

“Karena hal ini merupakan penting yakni Badung harus memiliki inovasi daerah yang bisa meningkatkan ekonomi secara sustainable. Dia boleh berfokus kepada pembenahan pariwisata, tetapi di satu sektor dia harus melakukan pembenahan di bidang ekonomi yang berkelanjutan terhadap potensi,” ungkapnya.

Jadi oleh Kementerian Keuangan, bagaimana Badung ini diamanatkan supaya investment aset ini, bagaimana aset-aset yang dimiliki oleh Badung ini bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi yang berkeadilan, sehingga di luar sektor pariwisata juga ada sektor ekonomi lanjutannya yang merupakan galian dari inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan DPRD.

“Karena itu, sebentar kami akan tegaskan bahwa ke depan Badung ini harus dirancang dengan baik. Karena apa? Kebahagiaan masyarakat Badung itu menjadi tanggung jawab pemerintah bersama. Inilah, kebahagiaan ini yang merupakan indikator utama yang wajib kita lakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPRD Badung,” tegasnya. mas/dx