DENPASAR, OborDewata.com – Krisis keuangan yang melanda Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Mambal kini berdampak serius pada sektor pendidikan. Sejumlah orang tua siswa mengeluh tidak dapat menarik dana tabungan mereka, yang mengakibatkan ancaman putus sekolah bagi anak-anak mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Kasus yang menonjol menimpa keluarga Wayan Nardi, seorang buruh serabutan yang telah menabung selama bertahun-tahun demi pendidikan anaknya. Dana sebesar Rp120 juta miliknya yang tersimpan di LPD Mambal hingga kini tidak dapat ditarik karena kantor lembaga tersebut tutup tanpa kepastian.
Wayan Nardi mengungkapkan kekhawatiran mendalam karena anaknya yang saat ini duduk di kelas 3 SMP terancam gagal mendaftar ke SMK pada bulan Juni mendatang. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendaftaran dan biaya awal masuk sekolah kini tertahan di LPD.
”Sekarang anak saya sudah kelas 3 SMP mau masuk SMK, butuh uang pendaftaran bulan Juni ini. Saya bingung harus bagaimana, terpaksa mungkin harus meminjam uang padahal uang saya ada di LPD,” ujar Nardi dengan nada kecewa, Jumat (24/4/2026).
Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya peran lembaga keuangan desa dalam mendukung keberlanjutan pendidikan masyarakat lokal. Ketika likuiditas lembaga tersebut terganggu, akses anak-anak terhadap hak pendidikan langsung berada di ujung tanduk.
Selain Wayan Nardi, banyak wali murid lainnya yang juga mengandalkan dana tabungan di LPD Mambal merasa dikhianati oleh sistem pengelolaan internal yang buruk. Penutupan kantor LPD ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap investasi masa depan generasi muda di desa tersebut.
Ketidakpastian Biaya Pendaftaran: Bulan Juni merupakan periode krusial Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Risiko Hutang Pendidikan, orang tua terpaksa mencari pinjaman dengan bunga tinggi demi menutupi biaya sekolah, meski secara administratif mereka memiliki uang di LPD.
Gangguan fokus belajar, ketidakpastian finansial keluarga dapat memengaruhi kesiapan mental siswa yang sedang menghadapi masa kelulusan SMP.
Para orang tua siswa bersama nasabah lainnya menuntut Desa Adat Mambal selaku penanggung jawab untuk segera membuka kembali kantor LPD dan memberikan kepastian pencairan dana, terutama untuk urusan mendesak seperti biaya sekolah.
Rencananya, para wali murid akan bergabung dalam aksi pada 1 Mei mendatang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mereka berharap agar pihak berwenang segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana agar sirkulasi keuangan untuk biaya pendidikan masyarakat dapat segera pulih. tra.sathya
