Tulisan “Dilemanya Petani Bali, Antara Tanam Padi atau Tanam Beton” menghadirkan refleksi penting bagi pembangunan Bali. Di tengah kebanggaan terhadap sawah, subak, dan pariwisata berbasis budaya, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama: apakah mempertahankan sawah masih mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani dan keluarganya? Menjual sawah bukanlah keputusan sederhana.
Pilihan tersebut dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, kewajiban sosial dan adat, biaya produksi, serta berbagai kebutuhan keluarga. Pada saat yang sama, pendapatan dari dua atau tiga musim tanam harus berhadapan dengan nilai tanah yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan properti, permukiman, dan kegiatan pariwisata.
Karena itu, persoalan alih fungsi lahan tidak sepatutnya dibebankan sepenuhnya kepada petani. Selama pendapatan bertani belum sebanding dengan biaya hidup dan nilai ekonomi tanah, mempertahankan sawah akan menjadi pilihan yang semakin berat. Tantangannya bukan pada berkurangnya kecintaan petani terhadap tanah, melainkan pada belum kuatnya ekosistem ekonomi yang membuat pertanian tetap layak, menarik, dan menjanjikan.
Sawah Menghidupi Bali
Sawah Bali tidak hanya menghasilkan padi. Sawah menjaga tata air, daerah resapan, lingkungan, ketahanan pangan, budaya subak, dan lanskap yang menjadi salah satu kekuatan pariwisata Bali. Hotel, vila, restoran, destinasi wisata, dan berbagai kegiatan ekonomi turut memperoleh manfaat dari keindahan persawahan. Namun, manfaat ekonomi tersebut belum seluruhnya terhubung dengan peningkatan kesejahteraan petani yang merawatnya. Bali menikmati sawah sebagai panorama, menawarkan pengalaman kehidupan agraris kepada wisatawan, serta mempromosikannya sebagai bagian dari identitas budaya. Sementara itu, pendapatan petani masih sangat bergantung pada hasil panen dan harga komoditas yang berfluktuasi.
Oleh karena itu, cara pandang terhadap pertanian perlu diperluas. Petani bukan hanya produsen pangan, tetapi juga penjaga tanah, air, lanskap, kebudayaan, dan keberlanjutan pariwisata Bali. Kontribusi yang luas tersebut selayaknya memperoleh penghargaan ekonomi yang layak.
Insentif untuk Menjaga Sawah dan Subak
Bali dapat mempertimbangkan kebijakan Insentif Jasa Ekosistem Sawah dan Subak. Insentif diberikan kepada petani aktif yang mempertahankan sawah produktif, memelihara jaringan irigasi, menghemat penggunaan air, mengurangi bahan kimia, dan menjaga kelembagaan subak. Kebijakan tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk penghargaan atas manfaat ekonomi, lingkungan, budaya, dan pariwisata yang dihasilkan petani bagi masyarakat luas. Pendanaannya dapat dihimpun secara bertahap dan sesuai ketentuan melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota, program pemerintah pusat, kontribusi sukarela atau kemitraan usaha pariwisata, tanggung jawab sosial perusahaan, serta sumber pendanaan lingkungan.
Pemanfaatan sebagian Pungutan Wisatawan Asing juga dapat dikaji sepanjang sesuai dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bali juga dapat mengembangkan skema Dana Perlindungan Sawah dan Subak yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dana tersebut dapat diarahkan untuk pemeliharaan irigasi, subsidi premi asuransi gagal panen, regenerasi petani, pertanian ramah lingkungan, serta pengembangan usaha ekonomi berbasis subak. Dengan demikian, pendapatan petani tidak hanya berasal dari hasil panen, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga fungsi ekologis, sosial, dan budaya sawah.
Memastikan Pendapatan Petani Semakin Layak
Kesejahteraan petani tidak cukup diukur dari kenaikan produksi. Ukuran yang lebih penting adalah pendapatan bersih setelah dikurangi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, traktor, air, iuran subak, panen, distribusi, dan risiko cuaca. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi, BPS, Bank Indonesia, perbankan, asosiasi, dan kelembagaan petani perlu menyusun kajian pendapatan layak petani berdasarkan komoditas, luas lahan, wilayah, serta status kepemilikan atau penggarapan lahan. Kajian tersebut penting karena kondisi petani tidak seragam. Petani pemilik-penggarap mempunyai struktur biaya yang berbeda dengan petani penyewa atau penggarap dengan sistem bagi hasil. Demikian pula, pendapatan dari padi tidak dapat disamakan dengan hortikultura, perkebunan, peternakan, atau pertanian terpadu. Dukungan pemerintah selanjutnya dapat disusun secara lebih tepat sasaran melalui kombinasi stabilisasi harga, subsidi input produktif, mekanisasi bersama, asuransi pertanian, pembiayaan yang sehat, dan insentif jasa lingkungan.
Bantuan sebaiknya diarahkan kepada petani yang benar-benar menggarap dan menjaga produktivitas lahan. Tidak semua pemilik sawah bekerja sebagai petani, sementara banyak petani aktif justru mengelola lahan milik pihak lain.
Membangun Kepastian Pasar Sebelum Menanam
Salah satu tantangan pertanian adalah ketidakpastian pasar. Petani sering didorong meningkatkan produksi tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai siapa pembelinya, berapa kebutuhan pasar, standar mutunya, serta kisaran harga yang akan diterima. Pendekatan tersebut perlu diperbaiki. Sebelum musim tanam, petani idealnya telah memperoleh informasi mengenai kebutuhan komoditas, volume, kualitas, waktu pasokan, dan calon pembeli. Dengan demikian, perencanaan produksi dapat disusun berdasarkan kebutuhan pasar dan kesesuaian lahan. BUMD pangan, koperasi, badan usaha milik desa, dan unit usaha berbasis subak dapat diperkuat sebagai agregator. Lembaga tersebut bertugas menghimpun hasil petani, melakukan pengeringan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan, pengolahan, serta menghubungkannya dengan pasar.
Petani tidak perlu berhadapan sendiri-sendiri dengan pembeli besar. Kelembagaan ekonomi yang profesional akan memperkuat posisi tawar petani, menjamin kontinuitas pasokan, dan membantu petani menikmati bagian yang lebih baik dari nilai tambah produknya.
Menghubungkan Pertanian dengan Pariwisata
Pertanian dan pariwisata Bali memiliki hubungan yang sangat erat. Hotel, restoran, katering, rumah sakit, sekolah, pasar modern, dan pengelola destinasi berpotensi menjadi pasar yang kuat bagi produk pertanian lokal. Hubungan tersebut perlu dikembangkan secara bertahap melalui target penggunaan produk lokal yang realistis, terukur, dan dapat dievaluasi. Namun, kebutuhan industri terhadap kualitas, volume, kontinuitas, harga, pengemasan, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi juga harus dipenuhi. Di sinilah peran agregator profesional (bisa BUMD) menjadi penting. Agregator menjembatani karakter produksi petani yang kecil dan tersebar dengan kebutuhan industri yang besar, teratur, dan memiliki standar tertentu.
Pelaku pariwisata yang memperoleh manfaat langsung dari panorama persawahan juga dapat membangun kemitraan dengan subak di sekitarnya. Kemitraan dapat berupa pembelian produk, dukungan pemeliharaan irigasi, pengembangan produk lokal, pelatihan pelayanan, kegiatan wisata edukatif, atau kontribusi untuk pelestarian lanskap. Pariwisata tidak hanya menikmati keindahan persawahan, tetapi juga dapat tumbuh bersama pertanian yang menjaga keindahan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan arah pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan regeneratif: pariwisata tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi ikut memperbaiki lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Membangun Pendapatan Berlapis
Pendapatan petani tidak harus hanya berasal dari penjualan gabah. Satu kawasan subak dapat mengembangkan beberapa sumber pendapatan, antara lain produksi pangan, beras premium, produk olahan, hortikultura, peternakan, agrowisata, tur edukasi, pengalaman menanam dan memanen, kuliner lokal, serta jasa pemeliharaan lingkungan. Generasi muda dapat dilibatkan dalam pemasaran digital, desain kemasan, pengelolaan pemesanan, pencatatan keuangan, pengembangan merek, dan promosi produk. Sementara itu, petani senior tetap memegang peran penting dalam pengetahuan budidaya, tata air, tradisi subak, dan kearifan lokal.
Pengembangan agrowisata tetap memerlukan batasan yang jelas. Agrowisata hendaknya memperkuat kegiatan pertanian sebagai fungsi utama, bukan menjadi alasan untuk membangun fasilitas permanen yang secara bertahap mengurangi luas sawah. Pariwisata seharusnya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, bukan menggantikan pertaniannya.
Insentif Pajak yang Tepat Sasaran
Pengurangan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian bukan lagi sebatas gagasan. Sejumlah kabupaten di Bali telah menerapkannya dengan pola yang berbeda. Badung memberikan PBB nol bagi tanah sawah dan lahan nonkomersial, Klungkung menetapkan PBB nol bagi lahan produksi pertanian dan peternakan pada 2026, Buleleng memberikan diskon 90% bagi LP2B, sedangkan Gianyar mengembangkan pembebasan atau pengurangan bagi sawah dan tegalan. Tabanan juga telah memberikan insentif dan merencanakan pembebasan penuh bagi sawah di kawasan Jatiluwih. Berbagai inisiatif tersebut merupakan langkah positif yang dapat dikembangkan menjadi kerangka perlindungan lahan pertanian se-Bali. Kebijakannya tidak harus seragam sepenuhnya karena kemampuan fiskal dan karakter pertanian setiap daerah berbeda. Namun, diperlukan standar minimum agar sawah, kebun produktif, kawasan resapan, dan kelembagaan subak memperoleh perlindungan yang memadai. Insentif sebaiknya diberikan kepada lahan yang benar-benar digarap, tetap produktif, berada dalam LP2B atau kawasan pertanian yang dilindungi, mempertahankan jaringan irigasi, dan tidak dialihfungsikan. Pemilik yang menyewakan lahannya secara wajar dan berjangka panjang kepada petani aktif atau petani muda juga dapat diberikan fasilitas tertentu.
Data penerima perlu mengintegrasikan SPPT PBB-P2, peta LP2B, Lahan Sawah Dilindungi, data subak, petani pemilik dan penggarap, serta kondisi penggunaan lahan aktual. Dengan demikian, pembebasan pajak tidak hanya menguntungkan pemilik aset, tetapi benar-benar memperkuat petani dan menjaga fungsi pertanian. PBB nol memang tidak dengan sendirinya membuat petani sejahtera. Namun, jika dipadukan dengan kepastian pasar, mekanisasi, asuransi, pembiayaan, pengolahan hasil, dan kemitraan dengan industri pariwisata, insentif pajak dapat menjadi bagian penting dari kebijakan terpadu untuk menjaga sawah, memperkuat subak, dan meningkatkan kesejahteraan petani Bali.
Petani Muda Membutuhkan Masa Depan
Regenerasi petani tidak cukup dibangun melalui ajakan untuk mencintai pertanian. Generasi muda akan tertarik apabila pertanian menawarkan pendapatan yang layak, penggunaan teknologi, akses pembiayaan, peluang berusaha, kepastian pasar, dan kebanggaan profesi. Bali dapat mengembangkan Program Petani Muda dan Wirausaha Pangan yang mencakup akses pengelolaan lahan, mekanisasi bersama, inkubasi bisnis, pendampingan, pembiayaan berdasarkan arus kas usaha, kemitraan dengan industri pariwisata, serta pendidikan di bidang pertanian, teknologi pangan, lingkungan, dan agribisnis. Pembiayaan juga perlu dirancang agar tidak selalu bergantung pada sertifikat sawah sebagai agunan utama. Kontrak pembelian, catatan transaksi, keanggotaan koperasi, data produksi, dan penjaminan dapat dikembangkan sebagai bagian dari penilaian kelayakan usaha. Petani masa depan bukan hanya orang yang bekerja di sawah. Petani masa depan adalah pengelola usaha, pengguna teknologi, pembaca pasar, penjaga ekosistem, dan pencipta produk bernilai tambah.
Perlindungan Lahan yang Tegas dan Berkeadilan
Peningkatan kesejahteraan petani perlu berjalan bersama dengan pengendalian tata ruang. Bali memerlukan satu peta digital yang mengintegrasikan lokasi sawah, wilayah subak, pemilik dan penggarap, jaringan irigasi, kondisi produksi, bantuan pemerintah, status tata ruang, dan perizinan. Perubahan penggunaan lahan dapat dipantau melalui teknologi spasial dan diverifikasi di lapangan.
Data yang terbuka dan terintegrasi akan membantu pemerintah menetapkan kawasan prioritas, menyalurkan insentif secara tepat sasaran, serta mengambil tindakan lebih dini terhadap tekanan alih fungsi. Penegakan tata ruang perlu dilakukan secara konsisten dan adil kepada semua pihak. Larangan alih fungsi memang diperlukan, tetapi perlu diimbangi dengan insentif dan peningkatan pendapatan. Tanpa dukungan tersebut, petani akan menanggung sendiri biaya mempertahankan sawah yang manfaatnya dinikmati masyarakat luas. Sebaliknya, insentif tanpa pendataan dan pengawasan juga berisiko tidak mencapai tujuan. Karena itu, perlindungan lahan, kesejahteraan petani, dan tata kelola yang akuntabel perlu diterapkan secara bersamaan.
Dari Program Parsial Menuju Ekosistem Pertanian
Program pertanian selama ini masih cenderung tersebar: pupuk ditangani satu instansi, irigasi oleh instansi lainnya, perdagangan mengurus pasar, sementara pariwisata mengembangkan atraksi dan destinasi. Seluruh kebijakan tersebut perlu disatukan dalam satu arah pembangunan. Bali memerlukan Peta Jalan Kesejahteraan Petani dan Perlindungan Sawah 2026–2030 yang mengintegrasikan pertanian, tata ruang, sumber daya air, lingkungan, pariwisata, perdagangan, pendidikan, pembiayaan, teknologi, dan perlindungan sosial. Implementasinya dapat dimulai melalui proyek percontohan di beberapa subak yang memiliki kesiapan kelembagaan atau menghadapi tekanan alih fungsi lahan. Tahap awal meliputi pendataan petani dan lahan, penghitungan pendapatan bersih, penguatan koperasi atau agregator, perbaikan irigasi, kontrak dengan pasar, pengembangan produk, dan pengawasan tata ruang.
Setelah model tersebut terbukti meningkatkan pendapatan petani dan menjaga sawah, penerapannya dapat diperluas secara bertahap ke wilayah lainnya. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya bantuan yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan pendapatan bersih petani, luas sawah produktif yang bertahan, jumlah petani muda yang tumbuh, peningkatan penyerapan produk lokal oleh pariwisata, serta semakin kuatnya kelembagaan subak.
Menjadikan Bertani sebagai Pilihan yang Menjanjikan
Pertanian bukan sekadar salah satu sektor ekonomi Bali, melainkan bagian penting dari akar peradaban dan kebudayaannya. Dari kehidupan agraris tumbuh subak, sistem pengairan, tradisi, ritual keagamaan, gotong royong, serta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Menjaga sawah dan meningkatkan kesejahteraan petani bukan hanya agenda produksi pangan. Upaya tersebut juga menjaga sumber kehidupan adat, budaya, lingkungan, dan pariwisata Bali. Jika sawah ingin tetap hijau, subak tetap hidup, tata air tetap terjaga, dan pangan tetap tersedia, petani perlu memperoleh kepastian pendapatan dan pasar, perlindungan lahan, akses pembiayaan yang sehat, serta manfaat yang lebih baik dari perkembangan pariwisata.
Dilema antara menanam padi dan menanam beton tidak cukup dijawab melalui imbauan. Jawabannya adalah membangun pertanian yang semakin produktif, menguntungkan, pasti, dan bermartabat. Ketika petani semakin sejahtera, sawah akan lebih mungkin dipertahankan. Ketika sawah bertahan, subak dan kebudayaan agraris Bali akan tetap hidup. Dengan menjaga pertanian, Bali bukan hanya merawat warisan masa lalunya, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi, budaya, lingkungan, dan pariwisata untuk masa depan. (*)
Oleh: Trisno Nugroho, Pengamat Ekonomi dan Pariwisata Bali serta Pengurus PHRI Bali
