DENPASAR, OborDewata.com – Banyak pekerjaan rumah (PR) yang akan diemban oleh Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya. Sebelumnya, Made Mahendra telah dilantik menjadi PJ Gubernur Bali, Selasa 5 September 2023 di Gedung Kemendagri, Jakarta. Lalu apa saja tugas tersebut? Wakil Ketua DPRD Bali, Dr Nyoman Sugawa Korry mengatakan diawal menjabat tentunya memerlukan adaptasi.
“Tahap awal, sudah tentu adaptasi dengan kondisi obyektif pengelolaan pemerintahan, SDM, sistem manajemen pemerintahan, program-program prioritas Bali. Selanjutnya, merumuskan prioritas pembangunan mendesak di Tahun 2024 dan terobosan atas hal-hal yang masih perlu disempurnakan,” kata, Sugawa Korry pada, Selasa (5/9/2023).
Ketika ditanya, apakah yang menjadi prioritas pembangunan yang mendesak untuk Tahun 2024, Sugawa menjabarkan mulai dari mengatasi kemacetan yang ada di perkotaan, implementasi terhadap peraturan daerah (perda) pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang akan berlaku pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Misalnya atasi kemacetan di Bypass Tohpati- Sanur, sistem pengelolaan penyebrangan Sanur-Nusa Penida, tindak lanjut Perda Provinsi Bali khususnya terkait pungutan pariwisata, negosiasi kerjasama dengan pihak ketika terkait PKB Klungkung dan ITDC dan lain-lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, Perda nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah disahkan oleh DPRD Bali.
Sementara itu mengenai kemacetan dikawasan Sanur, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana yang memimpin Rapat Koordinasi terkait permasalahan kemacetan menuju Pelabuhan Sanur ( Pantai Matahari Terbit) pada, Selasa 25 Juli 2023 meminta agar stakeholder terkait menyelesaikan permasalahan kemacetan dalam waktu sebulan kedepan. Gung Adhi mengatakan keluhan dari masyarakat mengenai kemacetan di Sanur ini sejak Februari ia dapatkan.
“Sudah dari Februari sudah cukup panjang sebenarnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Hanya saja kami dari pemerintah melihat dan berupaya jadi kita lihat apa yang akan mereka laksanakan sebenarnya di tata ruang kami sudah siapkan garis untuk terjadinya jalan untuk akses keluar dan masuk dari Pelabuhan ini,” jelas Gung Adhi.
Sekarang ini kata Gung Adhi, pihaknya selaku pemerintah mendorong agar permasalahan kemacetan ini bisa lebih cepat berakhir bukan hanya sekedar rencana. Saat rapat koordinasi berlangsung sudah disepakati agar ada minimal anggaran perubahan, sehingga pada Tahun 2024 agar segera dilaksanakan. ari/sathya
