BADUNG, OborDewata.com- Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengintensifkan penyelarasan skema circular economy dan sertifikasi keberlanjutan demi menembus barikade proteksi dagang internasional. Dalam pertemuan tahunan badan akreditasi se-Asia Pasifik di Nusa Dua, otoritas mutu nasional membedah strategi konkret penanganan hambatan teknis perdagangan, khususnya terkait pemenuhan regulasi lingkungan dan kesiapan menghadapi era digitalisasi global.
Melalui lompatan performa yang menempatkan pilar akreditasi Indonesia di peringkat ke-4 dunia versi Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, posisi tawar Indonesia dinilai sangat strategis. Sinkronisasi persyaratan spesifik untuk lembaga inspeksi dan laboratorium uji terus dimatangkan sepanjang pekan ini agar mampu menekan biaya kepatuhan (compliance cost) para eksportir secara signifikan.
“Sistem penilaian kesesuaian yang kredibel adalah kunci agar produk lokal tidak dipandang sebelah mata dan mampu meruntuhkan klaim sepihak di pasar internasional,” kata Kepala BSN sekaligus Ketua KAN, Donny Purnomo, Senin, 22 Juni 2026.
Sementara itu, Deputi Bidang Akreditasi BSN sekaligus Sekretaris KAN, Wahyu Purbowasito menuturkan, abhwa hasil pengujian laboratorium domestik kini langsung diakui di luar negeri lewat modal mutual recognition arrangements. Fokus penataan kini diarahkan pada penguatan regulasi hilirisasi dan penuntasan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Tantangan terbesar yang dihadapi institusi ini adalah merangkul jutaan petani kecil swadaya yang menguasai hampir separuh dari total 16 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Regulasi baru dari perpres menuntut ketertelusuran penuh dari sektor hulu ke hilir, yang mengharuskan adanya pendampingan masif agar sertifikat mutu tidak hanya didominasi korporasi besar.
“Aturan baru membuka ruang dari hulu sampai hilir, dan kendala utamanya adalah jumlah pelaku usaha kecil yang sangat masif di sektor perkebunan,” ujar Wahyu.
Selain urusan komoditas berbasis lahan, lembaga akreditasi nasional ini juga mulai melebarkan sayapnya ke sektor energi hijau dan ekonomi digital. Antisipasi dini dilakukan dengan merancang cetak biru standardisasi teknologi kecerdasan buatan (AI) guna membentengi keamanan siber nasional. Langkah adopsi parameter global ini ditargetkan mulai berjalan penuh dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan guna memastikan industri digital lokal memiliki daya saing yang setara.
“Kita tidak boleh kecolongan dan saat ini sedang dalam tahapan mengadopsi standar internasional yang terkait dengan aspek keamanan AI,” tutur Wahyu. ga.