TABANAN, OborDewata.com – RSUD Tabanan tengah melakukan proses transisi besar-besaran dari sistem administrasi manual ke sistem digital melalui Rekam Medik Elektronik (RME). Namun, masa transisi ini berdampak pada keterlambatan pencairan klaim BPJS Kesehatan yang memicu gangguan pada arus kas (cash flow) rumah sakit, termasuk pembayaran jasa pelayanan (jaspel) pegawai dan ketersediaan sejumlah jenis obat.
Direktur RSUD Tabanan, dr. I Gede Sudiarta, menjelaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan mandat dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022, di mana seluruh fasilitas kesehatan wajib menerapkan RME dan terintegrasi dengan sistem Satu Sehat serta BPJS Kesehatan pada tahun 2024.
“Kami mulai menerapkan sistem baru ini secara penuh per 7 Desember 2023. Perubahan dari manual ke digital ini mengubah seluruh mekanisme kerja, mulai dari pendaftaran, pengisian data oleh perawat dan dokter, hingga penerbitan Surat Elegibilitas Peserta (SEP),” ujar dr. Sudiarta pada Selasa (10/3/2026).
Sudiarta menjelaskan, keterlambatan pencairan dana terjadi karena adanya ketidaksesuaian input data pada sistem baru yang belum sempurna dipahami oleh seluruh petugas di lapangan. Akibatnya, saat data ditarik untuk pengajuan klaim bulan Desember pada awal Januari, ditemukan banyak kekurangan persyaratan teknis.
“Ada sekitar 8.000 hingga 9.000 berkas klaim yang harus diperbaiki dan dilengkapi ulang karena tidak sesuai dengan kaidah verifikasi BPJS. Ini menyebabkan klaim bulan Desember belum bisa cair hingga saat ini, yang berdampak pada tertundanya jaspel teman-teman di rumah sakit,” tambahnya.
Senada dengan Direktur, Wadir RSUD Tabanan Ni Wayan Primayani, SE., MM., menegaskan bahwa manajemen tengah bekerja keras melakukan percepatan perbaikan data. “Petugas kami kumpulkan menjadi satu agar koordinasi pelengkapan berkas lebih cepat. Jika sistem ini sudah stabil dan lancar, kami yakin cash flow akan kembali normal,” jelas Primayani.
Terkait isu kelangkaan obat, pihak manajemen mengakui adanya beberapa jenis obat yang stoknya kosong atau menipis akibat terganggunya pembayaran kepada vendor. Namun, Primayani menegaskan bahwa obat-obatan yang bersifat emergency dan vital tetap tersedia.
“Yang kosong itu biasanya obat penunjang atau suplemen, bukan obat gawat darurat. Kami menyiasatinya dengan pembelian skala kecil menggunakan dana operasional yang ada agar pelayanan tetap jalan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai RS rujukan terakhir di wilayahnya, RSUD Tabanan memiliki fungsi sosial yang tidak boleh menolak pasien, baik pasien BPJS aktif maupun non-aktif. Hal ini sering kali menimbulkan beban finansial karena banyak kasus “false emergency” yang tidak ditanggung BPJS namun tetap harus dilayani menggunakan obat dan modalitas rumah sakit.
Manajemen RSUD Tabanan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, baik kepada masyarakat maupun internal pegawai. Pihak rumah sakit memastikan bahwa meski sedang dalam tekanan finansial akibat transisi sistem, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.
“Intinya (core) kami adalah pelayanan. Apapun kendala administrasinya, keselamatan pasien adalah prioritas utama. Kami berharap masyarakat dan rekan media dapat memahami bahwa ini adalah bagian dari proses adaptasi menuju pelayanan yang lebih transparan dan modern melalui digitalisasi,” tutup Primayani. tra/dx
