BADUNG, OborDewata.com — Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung lakukan kunjungan kerja ke RSUD Giri Asih, Desa Belahkiuh,Kabupaten Badung, Rabu,(8/10/2025).
Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah daerah menuntaskan berbagai kendala yang menghambat operasional rumah sakit tersebut.
Kunjungan kerja turun langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan persoalan yang menghambat pengoperasian RSUD Giri Asih bisa segera diatasi.
Salah satu hambatan utama, kata dia, terletak pada status lahan rumah sakit yang masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Bali, Hal ini disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati dan Ketua DPRD bisa memperjuangkan agar tanah yang dipakai rumah sakit ini dihibahkan ke Pemkab Badung. Kalau sudah berstatus hibah, proses akreditasi dan izin operasional bisa berjalan lebih cepat,” bebernya.
Selain masalah lahan, dirinya juga menyoroti fasilitas vital seperti AC dan genset yang hingga kini belum tersedia secara memadai. Ia meminta agar kebutuhan tersebut menjadi prioritas dalam anggaran tahun 2025, sehingga rumah sakit bisa mulai beroperasi meski secara terbatas, khususnya untuk layanan Unit Gawat Darurat (UGD).
“Minimal UGD bisa segera difungsikan untuk melayani masyarakat Abiansemal dan sekitarnya. Ini sangat penting, karena kebutuhan layanan darurat di wilayah ini cukup tinggi,” ucapnya.
Kemudian, Direktur RSUD Giri Asih, dr. Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan proses administrasi dan perizinan yang menjadi prasyarat operasional rumah sakit.
“Kami sedang menunggu izin lingkungan dari DLHK Badung. Setelah itu, baru kami urus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di PUPR dan izin operasional di PTSP. Sambil berjalan, kami juga melengkapi fasilitas seperti genset dan AC yang masih kurang,” katanya.
Dirinya menargetkan layanan UGD dapat dibuka pada akhir tahun 2025, sebagai langkah awal sebelum masuk tahap akreditasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diharapkan bisa terealisasi pertengahan 2026.
“Setelah kerja sama dengan BPJS berjalan, masyarakat bisa berobat secara gratis dan mendapat pelayanan yang optimal,” tutupnya. mas/pril
