Hukum

Pemprov Bali Tolak Ormas GRIB, Bentuk DPD Tapi Belum Daftar di Kesbangpol

864 Views

DENPASAR, OborDewata.com – Gubernur Bali, Wayan Koster tanggapi adanya organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang hadir di Bali. Menurutnya, Bali tidak membutuhkan ormas GRIB Jaya.

“Bali tidak butuh ormas macam begini, apa manfaatnya?,” jelasnya singkat pada, Senin 5 Mei 2025.

Sementara itu, senada dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta mengatakan Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri yang bertalian dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dari 1400 lebih desa adat Itu sudah memiliki Pecalang desa adat. Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” ucap, Giri pada, Senin 5 Mei 2025.

Dan lebih lanjutnya, Giri juga mengatakan ketika periode pertama sudah dituangkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali dibentuknya Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda). Sehingga kolaborasi antara TNI Polri serta aparat penegak hukum lainnya bersama-sama dengan Tokoh dan masyarakat adat utamanya dari pecalang yang akan menjaga Bali.

“Inilah yang harus menjaga Keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali itu sendiri Diluar daripada itu Peran penting juga Masyarakat Bali harus Peduli terhadap wilayahnya. Dimana Bumi kita pijak Disitu langit kita junjung itu yang pertama prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga Keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu karena sudah ada,” bebernya.

Karena Pecalang adalah merupakan Simbol daripada Adat agama Tradisi seni dan budaya Bali, kedepan ini kata Giri akan diupayakan Bagaimana caranya agar Pemerintah Provinsi Bali dapat berikan insentif untuk pecalang. Sehingga betul-betul gerakan ngayah untuk masyarakat Pribumi menjaga alam, budaya dan manusianya ini termasuk adat kuat.

Mengenai persoalan Ormas GRIB yang viral sampai membentuk DPC di Bali, apakah akan dibiarkan? Giri mengatakan, bukan kewenanganny untuk menghentikan kegiatan ormas tersebut.

“Persoalannya dada dan tidak ada itu bukan kewenangan saya. Tetapi saya tekankan sekali lagi kalau Ormas Luar akan menjaga Bali Saya kira saat ini tidak perlu,” sambungnya.

Nantinya, Giri mengatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur mengenai ormas dari luar ini. “Dan beliau (Gubernur Bali) juga sudah menyatakan bahwa menolak,” tandasnya.

Persoalan Ormas terdata dan tidak itu secara teknis merupakan tupoksi dari Kesbangpol dan Limas yang bertanggungjawab.

“Dan selanjutnya kami akan melihat dan mendengar secara langsung Aspirasi dari krama Bali itu sendiri,” tutupnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Joseph Nahak selaku Ketua di DPD Grib Jaya Bali mengatakan belum dapat memberikan tanggapan mengenai penolakan dari tokoh masyarakat dan juga pejabat.

“Mohon Ijin tyang sampaikan untuk sementara kita belum ada tanggapan kita tunggu pada saat yang tepat tyang undang rekan-rekan kita jumpa. Terima kasih,” ucap, Joseph singkat. uni/sathya