Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia untuk menciptakan industri yang lebih sehat, transparan, berintegritas, dan memiliki daya saing. Selain memperkuat kelembagaan industri, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor internasional.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua regulasi tersebut, OJK mengatur penguatan aspek permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian perusahaan, kepengurusan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Kebijakan ini bertujuan memastikan setiap pelaku industri memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan skala, kompleksitas kegiatan usaha, serta risiko yang dihadapi.
Dalam ketentuan tersebut, perusahaan dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan pemenuhan persyaratan tertentu, yakni Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU). Pengelompokan ini menjadi acuan dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang dapat dijalankan masing-masing perusahaan.
Dari 107 Perusahaan Efek yang telah menyampaikan komitmen, sebanyak 74 perusahaan memilih kelompok PEKU 3, kemudian 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan menetapkan pilihan pada PEKU 1.
Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih kelompok MIKU 2 dan 15 perusahaan lainnya memilih MIKU 1.
OJK menilai penyampaian komitmen tersebut merupakan tahapan awal bagi perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas dan kemampuan kelembagaannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung proses penyesuaian, OJK telah menyediakan masa transisi sehingga pelaku industri memiliki waktu melakukan pembenahan secara bertahap. Pemenuhan seluruh persyaratan ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat April 2029.
Selama periode transisi, OJK akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pemegang saham, jajaran pengurus, asosiasi industri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dukungan pemegang saham turut menjadi perhatian OJK, terutama dalam memastikan kecukupan modal, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kapasitas operasional perusahaan. Dengan demikian, proses transformasi kelembagaan diharapkan berjalan efektif dan berkesinambungan.
Di sisi lain, OJK juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas pasar modal serta menekan potensi terjadinya pelanggaran berulang.
Terhadap pelaku industri yang terbukti melanggar ketentuan, OJK akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Namun, langkah pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan.
Dalam penanganan sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan Perusahaan Efek, OJK telah meminta perusahaan terkait melakukan sejumlah pembenahan. Di antaranya meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan fungsi pengendalian internal dan kepatuhan.
Perusahaan juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab pelanggaran, menyusun langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, serta melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan perbaikan kepada OJK.
Sementara dalam pengawasan Manajer Investasi, OJK terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan asosiasi industri. Upaya pembinaan dan pengawasan juga diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Melalui berbagai langkah tersebut, OJK berharap reformasi kelembagaan pasar modal dapat berjalan secara konsisten. Penguatan regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan perbaikan berkelanjutan diharapkan mampu membangun industri pasar modal Indonesia yang semakin kredibel, tangguh, serta memberikan perlindungan optimal bagi investor. (rls/tim)
