KARANGASEM, OborDewata.com – Pemkab Karangasem menggelar High Level Meeting (HLM) untuk mendukung pelaksanaan percepatan digitalisasi daerah pada Senin, 17 Oktober 2022 di Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban, Karangasem. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Karangasem, I Gede Dana, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Mertha, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Donny H. Heatubun, Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede setia Yasa serta Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Karangasem, I Ketut Andayana Kusuma Yasa dan seluruh Tim TP2DD Kabupaten Karangasem.
Pemkab Karangasem telah seoptimal mungkin melaksanakan ETPD dengan terbitnya Perda No.3 Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Instruksi Bupati No.1 Tahun 2017 tentang Tansaksi Non Tunai. Selain itu, pembentukan TP2DD Karangasem sebagaimana Keputusan Bupati Karangasem No.86/HK/2021 yang telah diganti dengan Keputusan Bupati No. 264/HK/2022. “PAD Kabupaten Karangasem telah mendigitalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Terbukti pada 10 jenis pajak atau seluruh pajak daerah sudah pada kanal pembayaran non tunai, sedangkan pada retribusi daerah untuk 5 jenis retribusi masih pada kanal tunai sedangkan 12 jenis retribusi sudah kanal non tunai,” jelas Bupati Gede Dana.
Untuk belanja daerah dikatakan semuanya telah menerapkan transaksi non tunai. Adapun capaian ETPD Karangasem sampai dengan 30 September 2022 meliputi realisasi pajak daerah sejumlah Rp114,32 miliar dengan kanal non tunai 100% (kanal semidigital Rp54,53 miliar/47,71%; kanal digital Rp59,65 miliar/52,18%; kanal QRIS Rp121 juta/ 0,11%). Sedangkan realisasi retribusi daerah sejumlah Rp6,46 miliar dengan rincian kanal tunai Rp1,90 miliar (29,43%) dan kanal non tunai Rp4,56 miliar (70,57%).
Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun memaparkan saat ini untuk IETPD Jawa Bali, Kabupaten Karangasem telah meraih peringkat 3 besar. Besaran indeks ETPD Kabupaten Karangasem adalah sebesar 98%. Melalui HLM diharapkan peluang Kabupaten Karangasem dapat memaksimalkan nilai dalam TP2DD awards mengingat HLM Kabupaten Karangasem dihadiri semua unsur dalam Pemda antara lain Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. “Kami merekomendasikan 5 poin dalam rangka memaksimalkan program kerja TP2DD Kabupaten Karangasem pada tahun 2022-2023,” katanya.
Selain itu, juga mempersiapkan Championship TP2DD 2023, antara lain mematangkan Digitalisasi Pajak MBLB sebagai program unggulan Championship TP2DD di tahun 2023, Evaluasi bersama target capaian digitalisasi tahunan masing-masing PIC sesuai Roadmap TP2DD, Pengembangan sistem informasi pemantauan harga jual material MBLB, Program Kerja TP2DD Kabupaten Karangasem harus menyasar pemanfaatan kanal Digital dan QRIS, menyusun materi sosialisasi Pajak MBLB melalui video dan infografis yang sederhana, menarik dan mudah dipahami.
Sementara itu, Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida bagus Gede Setia Yasa menyampaikan Bank BPD Bali sebagai Bank RKUD memberikan kemudahan bagi Pemda dalam proses pendaftaran dan penetapan, proses pembayaran dan proses pelaporan. “Melalui transformasi transaksi diharapkan dapat menyederhanakan proses regulasi, peningkatan layanan publik termasuk kecepatan layanan dan transparansi, mencegah kebocoran layanan publik dan mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, dilaksanakan launching serentak 3 aplikasi, antara lain I-POS Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), KIR-Online dan Integrasi RSUD Karangasem. Ketiga aplikasi ini merupakan program inovasi dari OPD Penghasil di Kabupaten Karangasem antara lain BPKAD Karangasem, Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem dan RSUD Karangasem. Selain itu juga diserahkan secara langsung oleh Bupati Gede Dana secara simbolis penghargaan bagi WP yang melakukan pembayaran Pajak PBB melalui kanal QRIS.
Bupati Gede Dana mengapresiasi semua pihak khususnya Bank Indonesia dan Bank BPD Bali dalam pengembangan digitalisasi ETPD di Kabupaten Karangasem dan telah mendukung pelaksanaan HLM TP2DD ini. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Diharapkan masyarakat dapat taat dan patuh dalam pembayaran pajak serta retribusi daerah melalui transaksi non tunai untuk membangun Karangasem Era Baru. tim/sathya/ama/ksm
