MANGUPURA, OborDewata.com – Sekretaris Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan koordinasi bersama Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali di ruang pertemuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Renon Denpasar, Jumat (22/10). Turut mendampingi Kepala Inspektur Badung Luh Putu Suryaniti, Kadis Koperasi Perdagangan dan UKM, I Made Widiana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang diwakili oleh Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Andrian Puspawijaya dan Tommy Triono selaku Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat.
Sekda Adi Arnawa dalam pertemuan tersebut mengatakan Pemkab Badung sangat berterimakasih Kepada BPKP dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk mencari titik temu dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 ini. Maksud dan tujuan berkoordinasi ke BPKP adalah untuk mencari kepastian dan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran stimulus bantuan untuk pemulihan ekonomi kepada masyarakat Badung dan mereka-mereka yang bergerak di UMKM agar roda perekonomian akibat pandemi Covid-19 dapat berjalan.
“Dan pemberian bantuan kepada masyarakat Badung tersebut tidak tumpang tindih dan tentu ini juga bersinergi dengan apa yang menjadi komitmen Bupati Badung Bapak Nyoman Giri Prasta,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kehidupan perekonomian rakyat di Badung harus dapat bergerak, pihaknya tidak ingin setelah pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat baik individu dan yang bergerak di usaha kecil dan menengah UMKM di kemudian hari ada permasalahan dan tersandung hukum.
“Terkait dengan pemberian bantuan kepada UMKM di Badung, kami harus mencari format yang jelas dan pasti agar penyalurannya benar-benar dapat digunakan dan tepat sasaran. Kami berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM dapat memberikan data yang benar-benar riil dan valid. Kalau bisa dan harus, sepertinya teknologi Informasi kekinian yang berbasis android dapat dipergunakan dengan membuat program dan data UMKM dan ini harus dimanfaatkan di era digital untuk dapat bersaing kedepannya. Ini tiada lain untuk mempermudah kerja kita dalam mendata keberadaan UMKM di Badung,” pungkasnya.
Sementara itu Korwas bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Andrian Puspawijaya menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Badung untuk terus dapat bekerjasama dalam menjalankan program- program pemerintah baik pusat maupun daerah. “Koordinasi ini tentu sangat kita perlukan bersama untuk menghasilkan titik kepastian dalam menjalankan program pemerintah pusat dan daerah. Tentu harapkan kami agar titik temu dalam program untuk masyarakat yang berkaitan dengan pemberian bantuan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Tommy Kriono menambahkan bahwa pihaknya berharap koordinasi ini dapat memberikan pedoman yang pasti dengan kaedah dan norma-norma yang berlaku dan sesuai peruntukannya. Pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini sangat sensitif.
“Tentu ini juga harus sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Badung untuk membangun perekonomian masyarakatnya seperti apa yang dicanangkan. Kami berharap pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat Badung tepat sasaran dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.(DT).
